KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Kebutuhan peningkatan akses jalan hingga dukungan terhadap usaha produktif pemuda menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat Sausu Trans kepada anggota DPRD Parigi Moutong, Yolanda Mambu. Aspirasi tersebut muncul dalam dialog bersama warga yang berharap pembangunan di tingkat lingkungan dapat terus mendapat perhatian dan dilakukan secara merata.
Pertemuan itu berlangsung dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di wilayah Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Selasa 4 Agustus 2026. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi sehari-hari, sekaligus mengusulkan program yang dinilai dapat memperbaiki pelayanan dasar dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Yolanda Mambu mengatakan reses merupakan kesempatan penting untuk melihat secara langsung kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi daerah pemilihannya. Menurutnya, masukan dari warga menjadi bahan dalam menentukan langkah pengawalan aspirasi melalui lembaga legislatif.
“Reses seperti ini penting karena kami bisa mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua masukan yang disampaikan akan saya catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD,” ujar Yolanda.
Salah satu usulan yang cukup mendapat perhatian adalah peningkatan kondisi Jalan Lorong Nakula yang berada di Dusun V. Warga berharap ruas tersebut dapat memperoleh penanganan melalui pengaspalan agar akses masyarakat menjadi lebih nyaman dan mudah digunakan dalam berbagai aktivitas.
Keberadaan jalan yang layak, kata warga, memiliki hubungan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Jalan yang lebih baik akan mempermudah mobilitas penduduk, memperlancar distribusi barang, serta membantu masyarakat membawa kebutuhan maupun hasil usaha dari dan menuju lingkungan tempat tinggal mereka.
Masyarakat juga meminta agar pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sausu memperhatikan aspek pemerataan. Mereka berharap kawasan yang masih memiliki keterbatasan fasilitas dasar tidak luput dari perhatian sehingga peningkatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Tidak hanya menyangkut infrastruktur, aspirasi mengenai pengembangan ekonomi lokal turut disampaikan kelompok pemuda Nakula. Mereka mengusulkan adanya dukungan untuk pengadaan dan pembangunan usaha depot air minum yang nantinya dapat dikelola sebagai kegiatan ekonomi produktif.
Usulan tersebut dinilai memiliki potensi untuk menjadi salah satu kegiatan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi kelompok pemuda sekaligus membuka peluang sumber pendapatan. Masyarakat berharap dukungan terhadap usaha produktif tidak hanya bersifat bantuan awal, tetapi dapat diarahkan agar kegiatan tersebut mampu berkembang dan dikelola secara berkelanjutan.
Kelompok pemuda juga mengajukan kebutuhan perlengkapan berupa kursi dan tenda. Sarana tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, maupun kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di lingkungan Nakula.
Yolanda menyatakan seluruh aspirasi yang diterimanya akan diinventarisasi untuk kemudian dilihat berdasarkan tingkat kebutuhan, kewenangan, serta mekanisme penganggaran yang berlaku. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran membuat setiap usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.
“Memang tidak semua kebutuhan bisa direalisasikan dalam waktu yang sama. Namun, setiap aspirasi tetap harus mendapat perhatian. Kami akan melihat kewenangan dan jalur pengusulannya, kemudian mendorong agar kebutuhan yang paling prioritas dapat masuk dalam pembahasan pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurut Yolanda, fungsi anggota DPRD tidak berhenti pada menyerap aspirasi saat reses. Masukan masyarakat juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD.
Karena itu, ia meminta agar setiap usulan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung. Kelengkapan proposal dinilai penting agar aspirasi memiliki dasar yang jelas ketika dibawa ke dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Yolanda juga menyatakan kesiapannya mengawal proposal yang telah disampaikan warga agar dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran. Aspirasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan program serta kemampuan keuangan daerah dalam pembahasan APBD untuk tahun anggaran berikutnya.
“Saya tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berhenti dalam forum reses. Usulan dan proposal yang sudah disampaikan akan kami kawal sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga memiliki peluang untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah,” tegasnya.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan DPRD tetap terjaga setelah kegiatan reses berakhir. Warga juga didorong untuk menyampaikan kebutuhan secara jelas, terukur, dan dilengkapi data agar setiap persoalan di tingkat lingkungan dapat lebih mudah dipetakan serta diperjuangkan dalam agenda pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.
