PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penanganan kematian ibu dan anak di Kabupaten Parigi Moutong tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan. Pemerintah daerah mulai menyiapkan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) agar faktor-faktor di luar aspek medis juga mendapat perhatian melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD).
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo telah mengidentifikasi 13 OPD yang dinilai memiliki keterkaitan dengan upaya tersebut. Pelibatan perangkat daerah ini diarahkan untuk memperluas jangkauan intervensi sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parimo, Irdan, mengatakan persoalan kematian ibu dan anak memiliki penyebab yang beragam. Selain ketersediaan dan kualitas pelayanan medis, terdapat faktor nonmedis yang membutuhkan dukungan dari sektor lain.
“Untuk sementara ada 13 OPD yang kita identifikasi memungkinkan untuk bisa kita libatkan. Karena seperti tadi, bukan persoalan medisnya saja. Kalau itu hanya kesehatan selesai, tetapi faktor nonmedisnya ini membutuhkan lintas sektor,” ungkap Irdan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 6 November 2026.
Ia menjelaskan, hasil kajian dan pemetaan dalam penyusunan RAD akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk kontribusi setiap OPD. Program yang berkaitan dengan kebutuhan intervensi nantinya diselaraskan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Dari 13 OPD yang telah dipetakan, Bappelitbangda sementara mengidentifikasi sekitar delapan program yang berpotensi mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak.
Tahapan yang sedang dilakukan saat ini adalah menginventarisasi program serta kegiatan yang telah dimiliki masing-masing OPD. Setelah itu, kegiatan yang relevan akan dicocokkan dengan kebutuhan intervensi berdasarkan hasil analisis dalam RAD.
Irdan menegaskan, penyusunan rencana aksi tersebut tidak serta-merta mengharuskan pemerintah daerah membuat program baru. Kegiatan yang sudah berjalan justru akan dihimpun, diselaraskan, dan diarahkan agar dapat memberikan dukungan yang lebih terintegrasi.
“Jadi RAD ini sama seperti kita melaksanakan beberapa kegiatan dan mengkompilasikan program-program kegiatan yang ada di 13 OPD ini untuk intervensi,” jelasnya.
Melalui pola kerja tersebut, penanganan kesehatan ibu dan anak diharapkan menjadi tanggung jawab bersama lintas perangkat daerah. Setiap OPD dapat mengambil peran melalui kegiatan yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.
Pendekatan ini juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat memengaruhi keselamatan ibu dan anak. Dengan dukungan berbagai sektor, intervensi yang dirancang dalam RAD diharapkan lebih menyeluruh dan terarah.
“Dengan demikian, upaya menekan angka kematian ibu dan anak tidak hanya bertumpu pada pelayanan kesehatan, tetapi juga didukung program dari sektor lain yang berkaitan dengan faktor-faktor nonmedis,” pungkas Irdan.












