KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Persoalan yang berkembang di sekitar kawasan pertambangan emas Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah daerah tengah menyiapkan sejumlah alternatif penanganan untuk merespons dampak yang muncul, termasuk mengkaji kemungkinan penggunaan mekanisme kebencanaan apabila hasil kajian dan kondisi di lapangan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pembahasan mengenai langkah tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara khusus membahas penghentian sementara aktivitas pertambangan di wilayah Kayuboko, Jumat 26 Juni 2026.
Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Krisdaryadi Ponco Nugroho, mengatakan salah satu opsi yang muncul dalam pembahasan adalah melihat persoalan tersebut dari perspektif kebencanaan. Namun, opsi itu menurutnya masih membutuhkan kajian lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi faktual serta ketentuan hukum.
Ponco menjelaskan, apabila suatu kondisi dapat memenuhi kriteria sebagai kejadian bencana, maka pemerintah memiliki ruang penanganan melalui mekanisme dan sumber pembiayaan yang memang disiapkan untuk kondisi kebencanaan.
“Kita perlu melihat secara menyeluruh apakah kondisi yang terjadi dapat memenuhi kriteria kebencanaan. Jika memenuhi ketentuan, tentu akan ada mekanisme penanganan yang bisa digunakan pemerintah, termasuk dukungan pembiayaan sesuai aturan,” jelas Ponco.
Ia menyebut pemerintah daerah sebenarnya tidak tinggal diam. Sejumlah OPD teknis telah mulai melakukan pembahasan dan menyiapkan langkah sesuai tugas masing-masing. Kendati demikian, persoalan di lapangan membutuhkan penanganan yang lebih terarah karena belum seluruh perangkat daerah memiliki dukungan anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi persoalan tersebut.
Menurut Ponco, kondisi itu menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk menentukan skema penanganan yang paling memungkinkan. Keputusan yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, namun pada saat bersamaan tidak boleh mengabaikan prosedur administrasi maupun aturan mengenai penggunaan anggaran pemerintah.
“Kita tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Yang harus dipastikan adalah langkah yang dipilih memiliki dasar hukum yang kuat dan benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keresahan masyarakat di Desa Air Panas. Warga membutuhkan kepastian mengenai langkah yang akan dilakukan pemerintah, terutama terhadap potensi dampak lingkungan dan risiko yang mungkin muncul apabila kondisi tidak segera ditangani.
Ponco menilai pemerintah harus mengedepankan langkah pencegahan. Penanganan tidak semestinya baru dilakukan setelah terjadi dampak yang lebih besar, tetapi perlu dimulai dengan membaca perkembangan kondisi dan mengantisipasi kemungkinan risiko sejak dini.
“Kita harus bergerak berdasarkan kondisi yang ada sekarang sekaligus memikirkan kemungkinan yang bisa terjadi ke depan. Jangan sampai kita menunggu persoalannya membesar baru kemudian melakukan penanganan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan yang menyangkut lingkungan, keselamatan masyarakat, aktivitas pertambangan, hingga potensi bencana tidak dapat ditangani hanya oleh satu instansi.
“Penanganan ini membutuhkan kerja bersama. OPD terkait harus menyatukan langkah agar aspek lingkungan, keselamatan warga, mitigasi risiko, dan kebutuhan masyarakat bisa ditangani dalam satu koordinasi,” ungkap Ponco.
Selain memperkuat koordinasi, pemerintah daerah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan. Kejelasan komunikasi dinilai penting agar tidak muncul kekhawatiran maupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ponco mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan kehadiran pemerintah secara nyata. Karena itu, setiap hasil kajian dan koordinasi diharapkan segera diterjemahkan menjadi langkah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Masyarakat tentu ingin mengetahui apa langkah pemerintah setelah persoalan ini dibahas. Karena itu, kita harus memberikan kepastian melalui tindakan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya akan melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan instansi terkait untuk menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai. Kajian terhadap kondisi lapangan, aspek lingkungan, keselamatan masyarakat, serta dasar hukum akan menjadi pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mampu merespons persoalan yang sedang berlangsung, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun sistem pencegahan dan mitigasi yang lebih kuat. Dengan koordinasi lintas sektor dan dukungan seluruh pihak, pemerintah daerah berupaya memastikan kepentingan serta keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
