KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Berbagai kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat menjadi bahan utama dalam pertemuan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Sami, bersama warga di Kecamatan Parigi Barat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Lobu Mandiri, Jumat 7 Agustus 2026, itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus mengusulkan program yang dinilai penting untuk mendapat perhatian pemerintah.
Sedikitnya 100 warga dari Desa Lobu Mandiri, Desa Air Panas, dan Desa Kayuboko hadir dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 tersebut. Kehadiran masyarakat juga didampingi sejumlah kepala desa, perangkat pemerintahan desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang ikut memberikan masukan terkait kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Dalam forum tersebut, persoalan infrastruktur menjadi salah satu pembahasan yang cukup banyak disampaikan warga. Kondisi sejumlah ruas jalan dinilai masih memerlukan penanganan, sementara kebutuhan akses penghubung antarwilayah dan fasilitas dasar lainnya juga dianggap penting untuk menunjang mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Warga Lobu Mandiri mengusulkan adanya perbaikan terhadap sejumlah jalan yang mengalami kerusakan. Sementara masyarakat Air Panas turut mendorong pembangunan akses alternatif yang menghubungkan Air Panas dengan Olobaru agar mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih lancar.
Kebutuhan penerangan jalan umum juga masuk dalam daftar aspirasi. Warga menilai keberadaan lampu penerangan menjadi bagian penting dari fasilitas lingkungan, terutama untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
Persoalan ketersediaan air bersih turut disampaikan dalam dialog. Masyarakat mengusulkan pembangunan sumber air melalui pengeboran sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Tidak hanya menyangkut fasilitas umum, perhatian warga juga diarahkan pada sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Kelompok tani mengusulkan dukungan berupa mesin panen jagung untuk membantu meningkatkan efisiensi proses produksi.
Selain alat pertanian, masyarakat meminta agar jaringan irigasi yang kondisinya tidak lagi berfungsi secara optimal dapat diperbaiki dan diaktifkan kembali. Menurut aspirasi yang disampaikan, ketersediaan jaringan pengairan sangat berkaitan dengan kebutuhan air bagi persawahan serta keberlangsungan aktivitas pertanian.
Aspirasi lain datang dari sektor sosial dan pelayanan masyarakat. Warga menyampaikan kebutuhan dukungan untuk pembangunan rumah ibadah, pengadaan meja dan kursi bagi fasilitas kesehatan, serta penyediaan ambulans desa untuk menunjang pelayanan masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan.
Masyarakat juga mengusulkan pembangunan rumah adat. Fasilitas tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai ruang bersama untuk melaksanakan musyawarah sekaligus menjadi tempat penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat dan kehidupan sosial masyarakat.
Selain menampung usulan pembangunan, H. Sami turut memberikan penjelasan mengenai sejumlah program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari agenda reses untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program pelayanan dasar yang dapat dimanfaatkan.
Menanggapi banyaknya usulan yang disampaikan, H. Sami meminta masyarakat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dalam forum reses. Ia mendorong pemerintah desa bersama masyarakat menyiapkan dokumen usulan secara resmi agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
Menurutnya, kelengkapan proposal menjadi bagian penting agar setiap kebutuhan yang disampaikan memiliki dasar administrasi dan dapat diperjuangkan untuk masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Tingginya volume usulan ini menunjukkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan sarana produktif di Parigi Barat masih menjadi prioritas utama. Karena itu, saya meminta seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah desa segera menuangkan usulan-usulan tersebut dalam bentuk proposal resmi agar dapat diajukan melalui mekanisme DPRD dan diintegrasikan ke dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran dewan untuk tahun anggaran berikutnya,” ujar H. Sami.
Ia menjelaskan, usulan masyarakat nantinya tetap akan melalui tahapan pembahasan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Karena itu, masyarakat dan pemerintah desa dinilai perlu memastikan setiap kebutuhan yang dianggap mendesak memiliki data dan dokumen pendukung yang jelas.
Dalam kesempatan itu, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian masyarakat, khususnya mengenai keberlanjutan program beasiswa pendidikan gratis. Menjawab pertanyaan tersebut, H. Sami menyampaikan bahwa program tersebut tetap berjalan dan mencakup mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Ia menjelaskan bahwa proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan. Setelah masyarakat melakukan pendaftaran, data yang masuk akan melalui proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
Penjelasan mengenai program pendidikan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai mekanisme pengajuan bantuan pendidikan, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan tinggi.
H. Sami juga memberikan perhatian khusus terhadap usulan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan kondisi darurat di lingkungan masyarakat. Ia menyebut kebutuhan seperti penerangan jalan umum dan sejumlah fasilitas dasar lainnya akan diupayakan untuk mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran.
“Untuk usulan darurat seperti penerangan jalan umum dan pemenuhan sarana dasar lainnya, kami di DPRD akan berupaya mengawal dan memperjuangkannya secara maksimal agar dapat masuk dalam plot anggaran pemerintah daerah, tentunya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang ada,” katanya.
Menurutnya, reses memiliki arti penting karena menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat di daerah pemilihan. Masukan yang diperoleh kemudian dapat menjadi bahan dalam menjalankan fungsi DPRD, khususnya dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Beragam usulan yang disampaikan warga Lobu Mandiri, Air Panas, dan Kayuboko menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di Parigi Barat tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor pertanian, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, pendidikan, hingga penguatan kehidupan masyarakat melalui sarana adat.
H. Sami memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan diinventarisasi. Selanjutnya, usulan akan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD dengan tetap memperhatikan prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Masyarakat pun berharap hasil reses tersebut dapat berlanjut pada proses pembahasan program dan anggaran, sehingga kebutuhan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi memiliki peluang untuk diwujudkan melalui pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung.
