KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Stabilitas harga pangan dan kelancaran pasokan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi ekonomi daerah tetap kondusif, pemerintah daerah mengikuti rapat koordinasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin 27 Juli 2026, guna menyamakan langkah pengendalian inflasi bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, didampingi unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perum Bulog Parigi Moutong, Koramil 08/Parigi, serta Polres Parigi Moutong.
Selain mengevaluasi perkembangan inflasi di berbagai wilayah, rapat juga membahas strategi menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta perkembangan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, terutama komoditas yang masih menunjukkan tren kenaikan.
“Gerakan Pangan Murah pernah terbukti efektif menekan gejolak harga. Karena itu kami berharap pelaksanaannya kembali diperluas agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Tomsi Tohir.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa beberapa komoditas pangan, khususnya beras dan minyak goreng, masih mengalami fluktuasi harga di sejumlah daerah sehingga membutuhkan langkah pengendalian yang dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Aswini Dimpel memaparkan hasil pemantauan harga yang dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan hasil monitoring, bawang merah masih menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga.
“Kami telah melakukan pemantauan langsung setelah arahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil tersebut, harga bawang merah masih relatif tinggi sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, harga bawang merah di Pasar Tolai berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Di Pasar Parigi, harga komoditas tersebut berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.
Pemerintah daerah juga mencermati belum meratanya distribusi minyak goreng bersubsidi. Di Kecamatan Parigi, masyarakat masih dapat membeli minyak goreng melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dengan harga sekitar Rp16.000 per liter, sedangkan di wilayah Toribulu dan sekitarnya harga minyak goreng mencapai sekitar Rp22.000 per liter.
Menurut Aswini, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi dapat lebih merata melalui penguatan distribusi dan penyebarluasan informasi mengenai titik penjualan resmi.
Selain itu, harga beras yang saat ini berada di kisaran Rp15.000 per kilogram juga menjadi perhatian, mengingat Parigi Moutong merupakan salah satu sentra produksi padi di Sulawesi Tengah. Pemerintah menilai penguatan rantai distribusi menjadi faktor penting agar hasil produksi lokal mampu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
“Diperlukan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi pangan sehingga harga tetap terkendali. Begitu pula dengan minyak goreng, sebagai daerah penghasil kelapa kita berharap masyarakat dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Aswini.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan akan terus melakukan pemantauan harga di lapangan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
