PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penguatan sistem pemantauan berbasis digital menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung pelaksanaan program pelayanan publik di sektor pertanahan. Melalui pemanfaatan Dashboard Eksekutif Pemerintah Daerah, pemerintah daerah didorong memiliki akses informasi yang lebih terstruktur untuk menunjang koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program.
Persiapan penggunaan sistem tersebut dibahas dalam pendampingan teknis yang digelar secara daring bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu18 November 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut undangan konsultasi teknis ATR/BPN Nomor 381/UND-1001.52/XI/2026 tertanggal 17 November 2026. Agenda pembahasan meliputi pengenalan fitur dashboard, prosedur pembuatan akun, serta tata cara pemanfaatannya oleh perangkat daerah.
Pendampingan tersebut berkaitan dengan upaya mendukung sembilan Program Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang dijalankan melalui kerja sama strategis pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Kementerian ATR/BPN.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti kegiatan bersama perwakilan Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung penerapan dashboard. Masing-masing instansi diharapkan memahami fungsi sistem sesuai kebutuhan pengelolaan informasi dan pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam sesi teknis, peserta mendapatkan penjelasan mengenai fitur-fitur yang tersedia, mekanisme registrasi akun, serta cara mengakses dan menggunakan dashboard. Pemahaman terhadap tahapan tersebut diperlukan agar perangkat daerah dapat memanfaatkan sistem secara tepat dalam mendukung pemantauan program.
“Penggunaan dashboard ini perlu didukung pemahaman teknis dari setiap perangkat daerah. Mulai dari pembuatan akun, pengenalan fitur, hingga pemanfaatan informasi di dalamnya harus dipahami agar koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif,” demikian substansi arahan yang dirangkum dari tujuan pendampingan.
Pemanfaatan Dashboard Eksekutif Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu memperkuat keterpaduan informasi antarlembaga, terutama dalam mendukung pelaksanaan sembilan program pelayanan publik bidang pertanahan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Penguatan sistem informasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.












