PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Kejelasan tanggung jawab pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan fasilitas pendukung kawasan perumahan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Untuk memastikan pengelolaan fasilitas tersebut memiliki landasan hukum, pemerintah daerah tengah menuntaskan Peraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW/PIPW) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen regulasi tersebut telah selesai. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu tahapan penomoran sebelum dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.
Menurut Nyoman, keberadaan Perda PSU diperlukan untuk memperjelas kewajiban pengembang dalam menyediakan, memelihara, serta menyerahkan fasilitas pendukung perumahan kepada pemerintah daerah. Ketentuan ini juga menjadi pedoman agar pembangunan kawasan hunian tidak hanya berorientasi pada penyediaan unit rumah, tetapi turut memperhatikan kelengkapan lingkungan tempat tinggal.
Ia menjelaskan, fasilitas yang termasuk dalam PSU antara lain jalan lingkungan, saluran drainase, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dibangun sebagai bagian dari kawasan perumahan.
Selama ini, persoalan penyerahan fasilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah menjadi hal penting dalam penanganan infrastruktur perumahan. Sebab, fasilitas yang belum diserahkan secara resmi memiliki batasan dalam penanganan menggunakan kewenangan dan anggaran pemerintah daerah.
“Status penyerahan fasilitas menjadi hal yang harus diperhatikan. Apabila pengembang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah, pemerintah belum memiliki dasar untuk langsung melakukan penanganan atau mengalokasikan bantuan perbaikan terhadap fasilitas tersebut,” jelas Nyoman Sudiara, Selasa 27 Oktober 2026.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kepastian regulasi agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fasilitas di kawasan perumahan.
Dengan adanya Perda PSU, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengatur proses penyediaan hingga penyerahan fasilitas umum. Di sisi lain, pengembang juga dapat memahami kewajiban yang harus dipenuhi sebelum maupun setelah kawasan perumahan dibangun.
Nyoman menegaskan, kelengkapan PSU merupakan bagian penting dalam menciptakan kawasan hunian yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jalan yang layak, drainase yang berfungsi, serta fasilitas pendukung lainnya berpengaruh terhadap kenyamanan, keamanan, dan kualitas lingkungan tempat tinggal.
“Pembangunan perumahan harus memperhatikan kebutuhan lingkungan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi fasilitas pendukungnya juga harus tersedia dan memiliki kejelasan pengelolaan agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Setelah seluruh tahapan regulasi diselesaikan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berencana melakukan sosialisasi kepada para pengembang perumahan. Kegiatan tersebut akan menyasar developer yang telah melaksanakan pembangunan maupun pengembang yang masih memiliki pekerjaan pembangunan kawasan perumahan.
Melalui sosialisasi itu, pemerintah ingin memastikan seluruh pengembang memahami ketentuan mengenai penyediaan, pemeliharaan, dan mekanisme penyerahan PSU sesuai aturan yang berlaku.
Bappelitbangda Parigi Moutong berharap penyelesaian regulasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pembangunan perumahan sekaligus memberikan kepastian dalam penanganan fasilitas umum. Dengan demikian, keberadaan kawasan hunian tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga didukung lingkungan yang tertata dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.












