Parigi Moutong

Bappelitbangda Parimo Minta OPD Bergerak Bersama Percepat Penanganan TB

×

Bappelitbangda Parimo Minta OPD Bergerak Bersama Percepat Penanganan TB

Sebarkan artikel ini
Sosialisasi Tim Percepatan Penanggulangan TB melalui kegiatan focus group discussion (FGD) di ruang rapat PIPW Bappelitbangda Parigi Moutong. ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penanganan tuberkulosis (TB) di Kabupaten Parigi Moutong masih membutuhkan penguatan, terutama dalam menemukan penderita baru, memastikan pasien menjalani pengobatan, dan memperluas upaya pencegahan. Menghadapi kondisi tersebut, Bappelitbangda Parigi Moutong mendorong keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar penanggulangan TB tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.

Data capaian tahun 2026 menunjukkan penemuan kasus TB di Parigi Moutong baru mencapai sekitar 58 persen dari target. Di sisi pengobatan, masih terdapat sekitar 8 persen pasien yang telah ditemukan tetapi belum memulai terapi. Sementara itu, dari pasien yang teridentifikasi pada 2025, sekitar 21 persen belum menyelesaikan rangkaian pengobatan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam sosialisasi Tim Percepatan Penanggulangan TB melalui kegiatan focus group discussion (FGD) yang berlangsung di ruang rapat PIPW Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis 22 Oktober 2026.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Idran, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan pengendalian TB memerlukan dukungan kebijakan di luar pelayanan medis. Faktor lingkungan, keadaan sosial masyarakat, serta perilaku dalam menjaga kesehatan turut memengaruhi proses pencegahan dan pengobatan.

Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu mengidentifikasi kontribusi yang dapat diberikan melalui program masing-masing. Dengan cara itu, upaya penanggulangan TB dapat terhubung dengan kegiatan pembangunan lainnya.

Baca Juga:  Normalisasi Sungai Jadi Prioritas, Pemkab Parigi Moutong Ambil Langkah Cepat

“Persoalan TB memiliki banyak keterkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pelayanan kesehatan memang menjadi bagian utama, tetapi kondisi lingkungan dan faktor sosial juga harus diperhatikan. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan OPD sesuai bidang tugas masing-masing,” ujar Idran.

Ia menjelaskan, keberhasilan penanggulangan TB harus dibangun mulai dari lingkungan terkecil. Peran desa dan kecamatan menjadi penting karena keduanya berhubungan langsung dengan masyarakat serta dapat membantu memastikan kegiatan pencegahan dan penemuan kasus berjalan di tingkat bawah.

Idran mengingatkan bahwa target eliminasi tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan kebijakan di tingkat kabupaten tanpa dukungan pelaksanaan di kecamatan dan desa.

“Upaya eliminasi harus berjalan dari bawah. Desa perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan dukungan, kecamatan memperkuat koordinasi, sedangkan pemerintah kabupaten mengintegrasikan seluruh program. Jika setiap tingkatan bekerja sendiri-sendiri, pencapaian target akan sulit diwujudkan,” katanya.

Untuk itu, Bappelitbangda mendorong agar Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TB disusun dengan memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan. Program yang tercantum di dalamnya harus memiliki sasaran, indikator, dan pembagian tanggung jawab yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

Penyelarasan juga perlu dilakukan melalui dokumen perencanaan perangkat daerah. Langkah ini dimaksudkan agar program penanggulangan TB memperoleh ruang dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran, termasuk untuk tahun anggaran 2028.

Baca Juga:  Tim Panelis Cek Penerapan Program Aksi Korvegensi Percepatan Penurunan Stunting di Parigi Moutong

Sementara itu, Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Irfanita Dwi Yuniarti, yang mewakili Kepala Bidang P2P dr. Mohammad Ikbal, memaparkan sejumlah indikator penanganan TB yang masih perlu ditingkatkan di Parigi Moutong.

Ia menyebutkan, capaian penemuan kasus pada 2026 yang berada di kisaran 58 persen menempatkan Parigi Moutong pada posisi keenam dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Selain itu, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) juga masih perlu diperluas. Dari 24 puskesmas di Parigi Moutong, sebanyak 19 fasilitas telah memberikan layanan tersebut, sedangkan lima puskesmas lainnya masih perlu didorong untuk meningkatkan pelaksanaannya. Secara keseluruhan, capaian pemberian TPT baru mencapai sekitar 16 persen.

Irfanita menjelaskan bahwa hambatan penanganan TB tidak hanya ditemukan pada ketersediaan layanan. Masih ada masyarakat yang menolak pemeriksaan atau tidak bersedia mengonsumsi obat karena merasa sehat dan tidak mengalami keluhan.

Di luar itu, stigma terhadap penyakit TB, keterbatasan ekonomi, serta kondisi sosial keluarga dapat memengaruhi keputusan pasien untuk memulai maupun menyelesaikan pengobatan.

Karena itu, ia menilai pendekatan kepada masyarakat harus diperkuat melalui edukasi yang mudah dipahami dan pendampingan secara berkelanjutan. Kader kesehatan juga perlu dilibatkan untuk membantu mengenali warga yang berisiko, mendorong pemeriksaan, serta mengingatkan pasien agar tidak menghentikan pengobatan sebelum waktunya.

Baca Juga:  Tutup Musda PWRI, Erwin Burase Harapkan Purnabakti Tetap Berperan bagi Daerah

“Berbagai hambatan di lapangan tidak bisa ditangani hanya melalui pelayanan di fasilitas kesehatan. Kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan unsur masyarakat agar penemuan penderita, pemeriksaan kontak erat, hingga penyelesaian pengobatan dapat berjalan lebih baik,” jelas Irfanita.

Ia turut menekankan pentingnya pemeriksaan aktif untuk menemukan penderita sedini mungkin. Selain itu, keluarga dan orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien perlu mendapat perhatian melalui pemeriksaan sesuai prosedur kesehatan.

Dalam upaya memperkuat kerja sama tersebut, pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TB di tingkat daerah menjadi salah satu langkah yang didorong. Pembentukan tim ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Keberadaan tim diharapkan dapat menyatukan langkah berbagai pihak, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pemantauan hasil penanganan. Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan menentukan tindak lanjut berdasarkan perkembangan di lapangan.

Bappelitbangda Parigi Moutong mendorong agar penguatan RAD dan pembentukan tim lintas sektor dapat menjadi pijakan dalam memperbaiki capaian penanggulangan TB. Dengan pembagian peran yang lebih jelas, pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas penemuan kasus, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta memperkuat pencegahan hingga tingkat desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *