KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Ketepatan arah pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan setiap program yang telah dirancang benar-benar mendapat dukungan anggaran dan dilaksanakan sesuai sasaran. Hal tersebut menjadi bagian dari perhatian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan fungsi pengendalian pembangunan.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan proses perencanaan tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen. Menurutnya, setiap rencana pembangunan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menjelaskan, Bappelitbangda memiliki peran penting dalam memastikan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah tetap menjadi acuan ketika OPD menyusun program dan kebutuhan anggaran.
“Sejak awal kami memastikan arah pembangunan yang sudah ditetapkan tetap menjadi dasar bagi perangkat daerah. Jadi, apa yang direncanakan harus memiliki kesinambungan ketika masuk ke penganggaran sampai pelaksanaannya,” ujar Iqbal di Parigi, Rabu 7 Mei 2026.
Menurut Iqbal, proses sinkronisasi tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya kegiatan yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya pengendalian sejak tahap perencanaan, pemerintah dapat mengetahui apakah program yang diusulkan OPD benar-benar mendukung target yang hendak dicapai.
Ia menambahkan, kesinambungan antara dokumen perencanaan dan APBD juga menjadi penting karena anggaran daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, setiap alokasi harus diarahkan kepada kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
“Anggaran yang tersedia harus diarahkan kepada kebutuhan yang sudah menjadi prioritas. Karena itu, keterhubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran harus terus kita kawal,” jelasnya.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bappelitbangda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan asistensi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Tahapan ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat kesesuaian antara program yang dirancang OPD dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.
Pengawasan juga tidak berhenti setelah dokumen anggaran ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan pelaksanaan program, termasuk capaian fisik dan indikator pembangunan yang menjadi ukuran keberhasilan masing-masing kegiatan.
Iqbal menyebutkan, evaluasi tersebut diperlukan agar perubahan atau pelaksanaan program di tengah tahun tetap dapat dikendalikan dan tidak keluar dari target awal yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
“Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan di lapangan masih berada pada jalur yang sudah direncanakan. Dari situ kita bisa mengetahui capaian, kendala, sekaligus bagian yang perlu diperbaiki,” katanya.
Upaya pengendalian yang dilakukan Bappelitbangda selama ini menunjukkan tingkat konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran yang relatif tinggi. Berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, tingkat konsistensi tersebut berada pada kisaran 90 hingga 98 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi gambaran bahwa koordinasi antara proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Parigi Moutong telah berjalan cukup baik. Meski demikian, Bappelitbangda tidak menjadikan capaian tersebut sebagai alasan untuk mengurangi pengawasan.
Menurut Iqbal, tantangan ke depan adalah menjaga agar konsistensi tidak hanya terlihat dari kesesuaian nama atau nomenklatur kegiatan, tetapi juga menyentuh substansi program, besaran anggaran, target keluaran, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin konsistensi hanya terlihat pada dokumen. Yang lebih penting adalah kesesuaian antara tujuan program, anggaran yang digunakan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkuat hal tersebut, Bappelitbangda terus mendorong OPD agar meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang terukur, realistis, dan memiliki indikator capaian yang jelas.
Koordinasi lintas perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Sebab, sejumlah target pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD saja dan membutuhkan keterpaduan program antarsektor.
Bappelitbangda, kata Iqbal, akan terus menjalankan fungsi pengendalian dan evaluasi mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengukuran capaian pembangunan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan.
“Kami ingin perencanaan yang sudah disusun benar-benar menjadi pedoman dalam pembangunan. Dengan pengendalian yang konsisten, pelaksanaan program dapat lebih terarah, terukur dan pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Parigi Moutong,” pungkas Iqbal.
