Kutora.id – Untuk memperkuat pencegahan korupsi, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat Indeks Pengelolan Keuangan Daerah (IPKD), di Kantor Bupati Parimo, Senin, 17 Maret 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran yang memimpin rapat tersebut menyampaikan pentingnya organisasi perangkat daerah (OPD) memahami aspek, sasaran dan indikator Monitoring Center for Preventing (MCP) pada area Pengadaan Barang Jasa sebagai instrument pencegahan korupsi.
“Melalui rapat dan koordinasi bersama ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, integritas kinerja dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih,” ujar Zulfinasran.
Zulfinasran, mengingatkan pelaksanaan program IPKD harus memiliki tahapan yang jelas, dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir.
“Setiap tahapan dalam pelaksanaan IPKD harus dilakukan secara beriringan dan saling selaras antara satu tahapan dengan tahapan lainnya mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban,” jelasnya, dikutip dari rilis Diskominfo Parimo, Rabu, 19 Maret 2025.
“Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik dan sesuai dengan rencana,” tambahnya.
Sekda juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program yang telah dijalankan.
Selain itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memperhatikan setiap detail dari proses perencanaan hingga pelaporan guna menghindari adanya ketidaksesuaian dalam implementasi.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan tahapan yang jelas, IPKD diharap dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
