BirokrasiDaerahMorowali UtaraSulawesi Tengah

Panggil Semua OPD, Wabup Morut Validasi Dokumen Pengadaan PPPK

×

Panggil Semua OPD, Wabup Morut Validasi Dokumen Pengadaan PPPK

Sebarkan artikel ini

KUTORA.ID, Morowali Utara – Wakil Bupati Morowali Utara (Morut) Djira K melakukan validasi terhadap dokumen persyaratan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selama tiga hari tiga malam secara maraton Wabup Djira memanggil semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni para di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Semua pimpinan OPD datang dengan membawa dokumen dan daftar tenaga honorer di instansi masing-masing.

Semua daftar itu dicocokkan dengan dokumen atau rekomendasi yang ditandatangani para pimpinan OPD untuk mengikuti ujian PPPK.

Selain memanggil pimpinan OPD di kantor bupati, Wabup Djira didampingi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Morut, Lolyta, Kasatpol PP dan Damkar Morut Buharman Lambuli, mendatangi langsung beberapa instansi, pada Kamis, 17 Juli 2025.

Kunjungan itu diawali dari Kantor Lurah Bahontula, lalu ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kantor Lurah Bahoue, Lurah Kolonodale dan terakhir Kantor Camat Petasia.

Di setiap kantor tersebut Wabup dan tim dari BKPSDM meminta daftar hadir pegawai, SK pengangkatan tenaga honorer, dan dokumen yang ditandatangani pimpinan instansi bersangkutan sebagai syarat honorer yang direkomendasi atau diusulkan untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK.

Wabup Djira menjelaskan, langkah validasi honorer yang mengikuti PPPK ini diambil sebagai tanggapan atas banyaknya masukan dari masyarakat yang mengharapkan agar Pemda Morut meneliti kembali dokumen kepesertaan seleksi PPPK.

“Pemda tidak bisa menutup mata terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Kita ingin memastikan penerimaan pegawai melalui PPPK ini sesuai ketentuan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan kembali bahwa Pemda Morut khususnya Bupati Delis Julkarson Hehi sejak awal meminta kuota PPPK sebanyak-banyaknya di pusat sebagai bukti komitmen kuat untuk membantu para honorer.

“Kuotanya mencapai 3.000 lebih dan nomor dua terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini iktikad baik Pemda untuk mengangkat derajat para honorer yang telah berjasa mengabdi di daerah ini,” tegas Wabup Morut tersebut.

Baca Juga:  Libatkan Akademisi Untad, Pemda Parigi Moutong Cari Bibit Atlet Berkualitas
Wabup Djira melakukan validasi terhadap dokumen pengadaan PPPK di lingkup Pemda Morut. ASET: MCDD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *