SEKRETARIS Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Parigi Moutong, Arif Alkatiri, mengungkapkan kekecewaannya terhadap capaian kinerja Penjabat Bupati Richard Arnaldo yang dianggap belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat setempat.
Arif Alkatiri menegaskan bahwa kinerja Pj Bupati masih serupa dengan periode sebelumnya, hanya berfokus pada kegiatan seremonial.
“Kalau saya lihat soal kinerja Pj Bupati, masih seperti yang lalu. Hanya evaluasi, pembukaan (acara) rapat-rapat, belum ada yang menyentuh sampai ke masyarakat. Kalau ada, tunjukan ke saya,” kata Arif kepada awak media, Selasa, 11 Maret 2024.
Ia juga menyebut, bicara soal capaian kinerja tidak perlu dengan hal-hal yang luar biasa, seperti penghargaan Adipura. Sebab, penumpukan masalah sampah di dalam hingga di luar Pasar Sentral Parigi belum terselesaikan.
Ditambah lagi masalah pemanfaatan Pasar Sentral Parigi yang hingga kini, masih menjadi utang Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong di Bank Dunia.
“Bicara satu masalah saja, Pasar Sentral Parigi. Itu sudah luar biasa,” tandasnya.
Kondisi Pasar Inpres Parigi saat ini, sepi dan pedagang memilih berjualan di luar hingga menyebabkan banyaknya bangunan yang tidak terisi. Sementara di kawasan lain, menurut Arif, masih terdapat pedagang berjualan di pinggir-pinggir jalan.
Kemudian dari sisi ekonomi, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tumbuh sendiri, tanpa bantuan pemerintah.
“Mereka tumbuh sendiri, karena persoalan ekonomi sulit. Saya contohkan, kontainer akal-akal di pinggir jalan terus tumbuh. Tidak dibantu, apa yang bisa mereka bikin, apa saja dijual,” jelasnya.
Bahkan, pada akhir pekan omset pendapatan anjlok, karena banyak orang yang memilih ke Kota Palu. Ia pun menyoroti, soal adanya refocusing dan defisit anggaran, yang dinilainya tidak mendasar.
“Defisit tidak begitu. Misalnya begini, saya punya uang Rp 100 juta, dituangkan dalam bentuk program yang nilainya sama. Ada uangnya, sekarang apa alasan defisit itu?,” tegasnya.
Arif Alkatiri menduga, ada program-program yang dilebihkan atau terjadi kesalahan penghitungan anggaran.
