Parigi Moutong

Di Tengah Efisiensi, Pemkab Parimo Tetap Prioritaskan Pembayaran Gaji PPPK

×

Di Tengah Efisiensi, Pemkab Parimo Tetap Prioritaskan Pembayaran Gaji PPPK

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemenuhan hak keuangan pegawai menjadi salah satu hal yang tetap diperhatikan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menghadapi penyesuaian belanja daerah tahun 2027. Meskipun pemerintah harus menerapkan efisiensi anggaran, kebutuhan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap masuk dalam perhitungan penyusunan keuangan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, menegaskan bahwa kebijakan penghematan belanja harus dilaksanakan secara cermat dengan mempertimbangkan kewajiban pemerintah yang tidak dapat diabaikan.

Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran memang berdampak pada pengaturan kembali sejumlah program dan kebutuhan belanja. Namun, pemerintah daerah tetap harus memastikan tersedianya pembiayaan untuk memenuhi hak pegawai, termasuk gaji PPPK yang menjadi bagian dari kebutuhan rutin pemerintahan.

Saat ditemui di ruang kerjanya di Parigi, Senin 16 November 2026, Irwan menyampaikan bahwa kebutuhan pembayaran gaji tersebut harus diperhitungkan sejak proses penyusunan anggaran, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya pada tahun mendatang.

Baca Juga:  Pengurus PHBI dan BKMT Dikukuhkan, Erwin Burase Titip Pesan Pembinaan Umat

“Dalam kondisi anggaran yang harus disesuaikan, pemerintah tetap memiliki kewajiban memenuhi hak pegawai. Karena itu, kebutuhan gaji PPPK harus masuk dalam perhitungan sejak awal agar pembayarannya dapat dipersiapkan melalui anggaran tahun 2027,” ungkap Irwan.

Ia mengatakan, perhatian terhadap pembiayaan PPPK juga sejalan dengan arahan Bupati Parigi Moutong. Pemerintah daerah memandang keberadaan pegawai PPPK sebagai bagian dari sumber daya aparatur yang turut menjalankan berbagai tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, keberlangsungan pembayaran gaji tidak hanya menyangkut pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pegawai, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran aktivitas organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Baca Juga:  Porseni PGRI Diharap Jadi Ajang Silaturahmi Guru di Parimo

“Pegawai PPPK memiliki peran dalam mendukung pekerjaan di masing-masing perangkat daerah. Oleh sebab itu, kebutuhan pembiayaan mereka harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran, sebagaimana arahan Bupati agar hak pegawai tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah,” jelasnya.

Mengenai proses penyusunan anggaran tahun 2027, Irwan menerangkan bahwa tahapan perencanaan yang menjadi kewenangan Bappelitbangda telah diselesaikan. Proses selanjutnya kini berlanjut pada pembahasan penganggaran yang ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Pada tahap tersebut, berbagai kebutuhan belanja akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan. Termasuk di dalamnya pembahasan mengenai alokasi pembayaran gaji PPPK agar dapat diperhitungkan secara proporsional dalam struktur anggaran.

Baca Juga:  Banjir Genangi Jalan Nasional di Balinggi, Polisi Berlakukan Sistem Buka-Tutup

Irwan menambahkan, penataan belanja perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban rutin pemerintah dan kebutuhan pembiayaan program pembangunan. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya berorientasi pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga memastikan kebutuhan penting tetap memperoleh perhatian.

Di tengah penyelesaian tahapan anggaran 2027, Bappelitbangda Parigi Moutong juga mulai mempersiapkan proses perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2028. Tahapan awal perencanaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Persiapan itu dilakukan untuk menjaga kesinambungan siklus pembangunan daerah, sehingga penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat dimulai sesuai jadwal.

Dengan berlanjutnya proses tersebut, Bappelitbangda berupaya memastikan arah perencanaan pembangunan tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah, sekaligus memperhatikan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *