PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Beragam kebutuhan masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Parigi Moutong menjadi bahan perhatian DPRD setelah rangkaian kegiatan reses yang berlangsung selama sepekan. Persoalan infrastruktur, pertanian, perikanan, layanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat tercatat sebagai aspirasi yang paling banyak disampaikan dalam pertemuan dengan warga.
Rangkaian penjaringan aspirasi tersebut dilaksanakan pada 3–8 Agustus 2026 di berbagai kecamatan, desa dan kelurahan. Hasilnya kemudian disampaikan dalam rapat di Kantor DPRD Parigi Moutong, Rabu 16 September, yang dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers.
Laporan hasil pelaksanaan reses dibacakan oleh Ni Wayan Leli Pariani dan Salimun. Dalam laporan tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan yang diperoleh langsung dari masyarakat selama berada di daerah pemilihan masing-masing.
Aspirasi warga menunjukkan masih adanya kebutuhan terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Perbaikan jalan kabupaten maupun jalan desa, pembangunan dan perbaikan jembatan serta penanganan drainase menjadi beberapa persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
“Reses memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat di lapangan. Apa yang disampaikan warga menjadi catatan bagi DPRD untuk dikawal sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” ujar salah satu penyampai laporan reses.
Pada sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat mengusulkan dukungan yang berkaitan dengan ketersediaan pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi. Warga juga menyoroti perlunya penguatan pascapanen dan peningkatan nilai jual komoditas agar hasil usaha tani memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Sementara masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan menyampaikan kebutuhan terhadap sarana produksi. Di antaranya bantuan perahu dan alat tangkap, fasilitas pengolahan hasil, tempat pelelangan ikan, hingga peningkatan akses menuju kawasan perikanan.
Masalah banjir turut masuk dalam daftar aspirasi. Masyarakat mengharapkan penanganan tidak hanya dilakukan pada titik yang terdampak, tetapi melalui langkah yang lebih menyeluruh dengan memperhatikan saluran drainase, kondisi sungai dan kawasan yang berpotensi menjadi sumber genangan.
Di bidang ekonomi, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian warga. Dukungan akses permodalan, pendampingan usaha serta pembinaan dinilai dibutuhkan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pemasaran.
Aspirasi lainnya menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan. Masyarakat meminta peningkatan fasilitas serta kualitas layanan pada kedua sektor tersebut. Kepemudaan dan olahraga juga menjadi bagian dari masukan yang dihimpun, terutama terkait kebutuhan sarana olahraga dan ruang pembinaan bagi generasi muda.
Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, saat membacakan sambutan Bupati H. Erwin Burase, menyampaikan penghargaan atas pelaksanaan reses yang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat.
“Pemerintah daerah memberikan apresiasi atas pelaksanaan reses karena melalui kegiatan ini kami dapat mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat. Hasil yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam melihat kembali prioritas pembangunan daerah,” kata Abdul Sahid.
Menurutnya, seluruh aspirasi tidak serta-merta dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Pemerintah daerah akan melakukan pemetaan berdasarkan urgensi kebutuhan, kemampuan sumber daya, kondisi fiskal serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.
Hasil reses DPRD selanjutnya akan menjadi salah satu bahan informasi dan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan maupun kebijakan penganggaran. Aspirasi yang telah dihimpun juga akan dikaji bersama perangkat daerah sesuai bidang dan kewenangannya.
“Setiap aspirasi perlu dikaji secara objektif dengan melihat skala prioritas dan kemampuan daerah. Yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran,” ujar Abdul Sahid.
Dengan disampaikannya laporan reses tersebut, DPRD dan pemerintah daerah memiliki gambaran lebih konkret mengenai kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Selanjutnya, aspirasi tersebut diharapkan dapat dikawal melalui proses perencanaan sehingga pembangunan yang dilaksanakan semakin sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
