PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penurunan transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu direspons dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien serta diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Arman Lawaha, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (3/9/2026).
Arman menilai keterbatasan fiskal daerah akibat menurunnya transfer pusat harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengevaluasi belanja yang dinilai tidak produktif.
Menurutnya, setiap belanja pemerintah perlu memiliki manfaat yang jelas dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Efisiensi anggaran, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pengurangan belanja, tetapi juga memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Dorong Penguatan PAD
Arman juga mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat sumber-sumber PAD sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Penguatan PAD dinilai perlu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah secara terukur, tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, belanja daerah perlu dievaluasi agar anggaran tidak terserap untuk kegiatan yang kurang memberikan dampak terhadap pelayanan publik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
APBD Perubahan Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Arman meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diikuti dengan penentuan skala prioritas yang lebih ketat, terutama pada sektor pelayanan dasar, infrastruktur, kesehatan, serta penanganan persoalan yang berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat di wilayah kecamatan dan desa.
Sejumlah kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Taopa turut menjadi perhatian dalam penyampaian pandangan Fraksi PKB.
Usulkan Sejumlah Infrastruktur di Taopa
Arman menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah daerah.
Usulan tersebut antara lain pembangunan tanggul penahan luapan air banjir di permukiman warga Desa Tompo dan Desa Paria, Kecamatan Taopa.
Fraksi PKB juga mendorong pembangunan Puskesmas rawat inap Kecamatan Taopa untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada sektor infrastruktur jalan, diusulkan rehabilitasi ruas jalan penghubung Desa Taopa dan Desa Tompo serta pembangunan rabat beton pada ruas jalan Desa Palati Taopa, Desa Paria dan Desa Taopa Utara.
Selain itu, normalisasi Sungai Mati di wilayah terdampak banjir Desa Tompo juga dinilai perlu dilakukan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Perhatian juga diarahkan terhadap kebutuhan perbaikan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Desa Taopa Barat dan Desa Bilalia.
Berbagai usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penentuan skala prioritas pemerintah daerah dalam perubahan APBD 2026, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Arman menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus diikuti dengan kebijakan anggaran yang lebih selektif sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Parigi Moutong menerima dan menyetujui KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” demikian disampaikan dalam pendapat akhir fraksi.
