PARIGI MOUTONG, Kutora.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai memulihkan sejumlah infrastruktur terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Kasimbar setelah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari.
Status tanggap darurat berlaku sejak 29 Agustus 2026 dan menjadi dasar percepatan penanganan di sejumlah wilayah terdampak, meliputi Desa Laemanta Utara, Laemanta Induk, Peningka dan Labuan Donggulu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo, Rivai, mengatakan penetapan status tersebut dilakukan karena kondisi di lapangan membutuhkan penanganan segera.
“Penetapan tanggal 29 kemarin karena memang perlu penanganan segera di lapangan, di desa-desa terdampak,” kata Rivai, Senin, 31 Agustus 2026.
Sejumlah infrastruktur mulai ditangani secara bertahap. Akses transportasi menjadi salah satu prioritas, termasuk Jalan Trans Sulawesi yang sebelumnya terdampak bencana.
Saat ini, Jalan Trans Sulawesi di wilayah Kasimbar sudah dapat dilalui. BPJN Sulawesi Tengah juga telah melakukan penanganan, termasuk pemasangan jembatan Bailey di Desa Peningka.
“Jalan Trans-nya sendiri sudah bisa dilalui. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah sudah bekerja, kemudian jembatan sudah terpasang,” ujar Rivai.
Selain jalan dan jembatan, pemulihan infrastruktur juga diarahkan pada normalisasi sungai di sejumlah wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir susulan.
Di Labuan Donggulu, BPBD Parimo telah mengerahkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai. Namun, proses tersebut masih membutuhkan alat berukuran lebih kecil agar dapat menjangkau titik sungai yang sulit diakses.
Sementara itu, di Desa Peningka, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu telah melakukan normalisasi sungai sejak 29 Agustus 2026.
Penanganan infrastruktur juga mencakup pemulihan jaringan air bersih yang terdampak bencana. Di Desa Peningka, kebutuhan air warga sementara dipenuhi menggunakan mobil tangki air BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
Rivai mengatakan kerusakan pipa air bersih di wilayah tersebut telah diperbaiki. Namun, masih terdapat jaringan pipa yang terputus di sekitar jembatan dan dijadwalkan disambung kembali pada Selasa, 1 September 2026.
“Cuma ada yang masih (pipa) putus di jembatan. Itu yang besok kami akan lakukan penyambungannya kembali,” katanya.
Gangguan air bersih juga terjadi di salah satu dusun di Desa Laemanta Induk. BPBD Parimo bersama PMI Parimo menyalurkan air menggunakan mobil tangki sambil mencari titik kerusakan jaringan.
Untuk penanganan Sungai Laemanta Induk, BPBD Parimo telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Normalisasi sungai tersebut direncanakan sekaligus dengan penguatan tebing pada lokasi yang membutuhkan.
“Alhamdulillah, BPBD Provinsi sudah menyahuti untuk normalisasi di Sungai Laemanta Induk, dan rencananya dilakukan bersama dengan penguatan tebing. Sisa eksekusinya lagi mereka akan datang,” ujarnya.
Sementara itu, di Desa Laemanta Utara, pemerintah mengusulkan pemasangan geobag untuk memperkuat kawasan yang jebol akibat bencana. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari BWS Sulawesi III Palu.
Jumlah geobag yang disiapkan diperkirakan mencapai 300 hingga 500 buah. Material tersebut akan diambil dari BWS Sulawesi III Palu untuk kemudian dibawa dan dipasang di lokasi terdampak.
“Jumlah pastinya ini antara 300 atau 500 piece. Rencananya besok kami akan ambil di balai sungai untuk kami bawa ke sana,” kata Rivai.
Rivai menegaskan pemulihan infrastruktur di Kecamatan Kasimbar dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. BPJN Sulawesi Tengah menangani akses jalan dan jembatan, sedangkan BWS Sulawesi III Palu berperan dalam normalisasi sungai serta penyediaan geobag.
BPBD Provinsi Sulawesi Tengah juga menangani normalisasi sungai dan penguatan tebing di wilayah yang membutuhkan penanganan.
“Alhamdulillah semua sudah kerja,” ujar Rivai.
Sementara BPBD Parimo fokus menangani wilayah yang menjadi kewenangannya, termasuk normalisasi Sungai Labuan Donggulu.
“Kami sendiri melakukan normalisasi di Labuan Donggulu dan sudah kami lakukan per hari ini,” pungkasnya.
Dengan status tanggap darurat yang berlaku selama 14 hari, pemerintah menargetkan pemulihan infrastruktur, normalisasi sungai, pemulihan akses transportasi serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
