KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 memasuki fase penting setelah Pemerintah Daerah bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Jumat malam 21 Agustus 2026. Forum itu juga menjadi momentum penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mengikuti rangkaian pembahasan bersama pemerintah daerah hingga menghasilkan kesepakatan.
Menurut Erwin, proses pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penetapan angka-angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah pada 2027.
“Kesepakatan KUA-PPAS ini harus menjadi pijakan bersama dalam menyusun anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang dituangkan harus memiliki manfaat yang jelas bagi daerah,” ujar Erwin.
Ia menilai hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan. Pembahasan secara bersama diperlukan agar berbagai program yang nantinya masuk dalam APBD memiliki dasar perencanaan yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Erwin juga memberikan perhatian terhadap berbagai catatan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD selama proses pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, masukan tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan rancangan kebijakan anggaran sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Catatan dan rekomendasi dari DPRD menjadi bagian penting untuk memperbaiki rancangan anggaran. Kita ingin setiap program yang masuk dalam APBD nantinya memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, proses penyusunan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 akan dilanjutkan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah bersama DPRD selanjutnya akan memastikan hasil kesepakatan KUA-PPAS diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah.
Bupati berharap pelaksanaan tahapan berikutnya dapat berlangsung dengan komunikasi yang tetap terjaga antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, konsistensi terhadap hasil kesepakatan menjadi penting agar perencanaan dan penganggaran dapat berjalan searah.
“Yang paling penting setelah kesepakatan ini adalah bagaimana kita menjaga konsistensinya sampai menjadi APBD. Jangan sampai perencanaan yang sudah disusun tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dengan mengutamakan program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut diharapkan menjadi landasan bagi Kabupaten Parigi Moutong dalam menghasilkan APBD 2027 yang realistis, terukur, transparan, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
