KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Keterbatasan tenaga medis di sejumlah wilayah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi geografis yang membentang luas hingga kawasan terpencil membuat kebutuhan tenaga kesehatan harus dipenuhi secara lebih proporsional agar masyarakat memperoleh akses pelayanan yang setara.
Persoalan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, dalam rapat kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu 22 Agustus 2026.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat juga menyoroti strategi percepatan pencegahan dan penanganan Tuberkulosis (TB) di Sulawesi Tengah. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan rencana perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB sebagai upaya mempercepat penemuan kasus di masyarakat.
Sebanyak 508 titik layanan di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah disiapkan untuk mendukung program tersebut. Secara nasional, pelaksanaan CKG khusus TB akan mencakup 53.335 lokasi dengan sasaran sekitar 100 orang pada setiap kegiatan.
“Program ini dirancang untuk memperluas jangkauan pemeriksaan. Selain dukungan operasional, kami juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi maupun sektor swasta untuk memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat,” ujar Benjamin.
Menanggapi agenda tersebut, Zulfinasran menyampaikan bahwa tantangan pelayanan kesehatan di Parigi Moutong tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga distribusi sumber daya manusia. Wilayah pesisir yang membentang sekitar 510 kilometer menjadi salah satu faktor yang membuat penempatan tenaga kesehatan membutuhkan pola khusus.
Saat ini, Kabupaten Parigi Moutong memiliki tiga rumah sakit, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu dan RS Buluye Napoae. Namun, keberadaan fasilitas tersebut masih perlu diperkuat dengan tenaga medis serta tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Pelayanan kesehatan harus dirasakan masyarakat secara merata. Jangan sampai tenaga kesehatan hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau, sementara masyarakat di kawasan terpencil menghadapi keterbatasan pelayanan,” kata Zulfinasran.
Salah satu solusi yang diajukan pemerintah daerah adalah penyediaan rumah dinas atau asrama bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil. Menurut Zulfinasran, fasilitas tempat tinggal dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi daya dukung agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas secara optimal.
Selain itu, Pemkab Parigi Moutong mempertimbangkan penerapan pola rotasi bagi tenaga kesehatan. Penempatan secara bergilir dinilai dapat menjaga keberlangsungan pelayanan sekaligus memberikan pemerataan pengalaman bagi tenaga kesehatan di berbagai wilayah.
“Kami melihat rotasi bisa menjadi salah satu pilihan. Penugasan selama satu atau dua tahun di suatu wilayah dapat dilakukan sebelum tenaga kesehatan dipindahkan sesuai kebutuhan pelayanan,” jelasnya.
Kebutuhan pemerataan tersebut semakin penting mengingat Parigi Moutong termasuk daerah dengan jumlah penduduk yang besar di Sulawesi Tengah. Di tengah kondisi tersebut, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di daerah masih berada pada kisaran 40 persen sehingga membutuhkan penguatan intervensi.
Zulfinasran berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas pelayanan hingga ketersediaan sumber daya manusia. Penguatan sistem pelayanan di tingkat daerah juga dinilai penting agar masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Yang kami perlukan bukan hanya pembangunan fasilitas. Dukungan tenaga kesehatan dan penguatan sistem pelayanan juga harus berjalan bersamaan sehingga warga di wilayah terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan,” ungkapnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menyambut berbagai masukan yang disampaikan pemerintah daerah. Ia meminta seluruh kabupaten dan kota menyusun pemetaan kebutuhan kesehatan secara rinci sehingga dapat menjadi dasar dalam mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat.
Menurut Anwar, penanganan TB juga membutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat di tingkat daerah. Karena itu, ia mendorong setiap kabupaten dan kota membentuk satuan tugas yang mampu melakukan pemantauan secara berkala, menemukan kasus lebih cepat dan memastikan pasien mendapatkan penanganan hingga tuntas.
“Setiap daerah harus mengetahui secara jelas kebutuhan dan persoalan kesehatan di wilayahnya. Untuk TB, pengawasan melalui Satgas harus diperkuat agar penanganannya tidak hanya berhenti pada pencatatan kasus,” tegas Anwar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyatakan kesiapan membantu kabupaten dan kota membuka akses terhadap berbagai program pemerintah pusat, termasuk dukungan pengembangan fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerataan tenaga kesehatan dan penguatan penanganan TB menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan terpencil, mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara adil dan berkelanjutan.
