KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Upaya meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), digelar Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus bagi Tenaga Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula Kantor DP3AP2KB, Rabu 10 Juni 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam penanganan korban kekerasan. Pelatihan menghadirkan berbagai unsur layanan, mulai dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga perwakilan lembaga layanan masyarakat.
Ketua Panitia, Saifudin Jemi Roslan, menjelaskan bahwa pelatihan dirancang untuk meningkatkan kemampuan para tenaga layanan dalam menerapkan sistem penanganan kasus yang terintegrasi dan sesuai standar.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas serta kompetensi tenaga layanan agar mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara profesional, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan tersebut dengan harapan dapat memperkuat jejaring layanan perlindungan di Kabupaten Parigi Moutong.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Parigi Moutong, Kartikowati, SKM., MM., mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian seluruh pihak.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor serta tenaga layanan yang memiliki kemampuan memadai agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara optimal,” kata Kartikowati.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki DP3AP2KB, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 67 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, jumlah kasus yang tercatat telah mencapai 54 kasus.
“Data tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas petugas layanan harus terus dilakukan. Penanganan yang cepat, tepat, aman, dan berperspektif korban menjadi kunci dalam memberikan perlindungan yang maksimal,” tegasnya.
Pelatihan menghadirkan Tenaga Ahli Hukum DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, Salma Masri Saguni, SH., MH., sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, peserta mendapatkan penguatan materi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak, standar pelayanan, serta mekanisme manajemen kasus yang efektif dalam mendukung proses penanganan korban.
“Penanganan kasus kekerasan memerlukan pemahaman yang komprehensif, mulai dari aspek hukum, psikologis, hingga pemulihan korban. Karena itu, sinergi antar lembaga menjadi faktor yang sangat penting,” jelas Salma.
Melalui pelatihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap seluruh unsur yang terlibat dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat semakin solid dalam menjalankan tugasnya, sehingga tercipta sistem layanan yang responsif, terpadu, dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak serta mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang,” tutup Kartikowati.
