KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Dalam hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Parigi Moutong kembali ditegaskan dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD yang menandai berakhirnya masa persidangan II sekaligus dimulainya masa persidangan III tahun sidang 2025–2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD, pada Selasa 30 April 2026.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Abdul Sahid menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama yang telah terjalin selama pembahasan agenda legislasi dan berbagai kebijakan daerah pada masa sidang sebelumnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat mengharapkan dukungan, saran, dan masukan konstruktif dari DPRD demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif harus terus dijaga sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Khusus DPRD, Mustakim Kono, memaparkan hasil evaluasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam evaluasinya, DPRD memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan daerah yang mencapai 94,39 persen, namun juga menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih membutuhkan pembenahan lebih lanjut.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain terkait penataan pejabat berbasis kompetensi, peningkatan mutu layanan di RSUD Anuntaloko Parigi, percepatan pembenahan sarana kesehatan, hingga optimalisasi pembangunan infrastruktur.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan, penyusunan perencanaan pembangunan berbasis data, serta peningkatan efektivitas program infrastruktur dasar agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Mustakim berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
“Seluruh rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong,” tegasnya.
Melalui forum paripurna tersebut, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
