DINAS Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parigi Moutong menggelar pelatihan keprotokoleran dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas perempuan di Kabupaten Parigi Moutong.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Lewis, dengan menghadirkan narasumber Sandra Erawanto selaku konsultan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, bertempat di gedung Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa, 30 Mei 2023.
Sekretaris DP3AP2KB Parigi Moutong Kartikowati, selaku ketua panitia pelaksana, dalam laporannya mengatakan melalui kegiatan yang mengsung tema ‘Melalui Pelatihan Keprotokoleran Kita Tingkatkan Kualitas dan Profesionalisme Serta Kesetaraan Gender’, pemda Parigi Moutong berharap para perempuan agar memiliki cara berfikir untuk berperilaku positif, bisa mengimplementasikan etika profesional yang berlaku, dapat menambah wacana tentang beberapa protokoler kegiatan, dan berpenampilan sesuai visi misi organisasi, serta mampu membawa citra organisasi.
Ia mengatakan, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, maupun masyarakat.
“Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kapabilitas pejabat protokol yang bertugas serta implementasinya di lapangan,” ujar Kartikowati.
Ia juga membeberkan, sebanyak 125 peserta pelatihan yang terdiri dari utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) se-Kabupaten Parigi Moutong.
Pada kesempatan itu, Asisten Lewis mengatakan, dalam keprotokoleran kita mempelajari public speaking yang merupakan seni berbicara dengan orang lain baik antar individu maupun kegiatan komunikasi massa.
“Seorang protokol harus mempengaruhi dan meraih (perhatian) publik untuk membentuk dan membina opini publik atau pendapat umum,” ucapnya.
Lewis mengutarakan, setiap instansi pemerintah maupun swasta setiap kali berhadapan dengan berbagai kegiatan seremonial harus mampu menunjukkan eksistensi dari fungsi protokoler.
Untuk itu selanjutnya, akan dilakukan peningkatan dan penunjangan oleh petugas/pegawai yang memiliki standar kompetensi dalam membangun citra positif instansi maupun organisasi.
