PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah diminta memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak meninggalkan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil. Arahan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi Tengah di Tentena, Kabupaten Poso, Jumat 16 Oktober 2026.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, turut menghadiri pertemuan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Aula Siuri Cottage. Forum tersebut menjadi wadah bagi jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda untuk membicarakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan koordinasi dan penanganan bersama.
Sebelum memasuki agenda rapat, kegiatan diawali dengan pelepasan benih ikan di Danau Poso. Setelah itu, pembahasan berlanjut pada sejumlah isu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan stabilitas daerah, di antaranya kebakaran hutan dan lahan, ketersediaan BBM, pasokan listrik, serta berbagai persoalan agraria.
Di antara agenda tersebut, pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapat perhatian tersendiri. Anwar Hafid mengungkapkan, kunjungannya ke beberapa wilayah terpencil menemukan adanya keluhan masyarakat yang belum mendapatkan layanan program tersebut.
Kondisi itu mendorong perlunya pemeriksaan langsung oleh pemerintah daerah untuk mengetahui jangkauan pelaksanaan program di setiap wilayah. Gubernur menilai kawasan 3T perlu menjadi perhatian karena sebagian wilayah yang menghadapi persoalan kemiskinan di Sulawesi Tengah berada di kawasan tersebut.
Anwar meminta kepala daerah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui desa atau kawasan yang belum terjangkau, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang perlu diselesaikan.
“Pelaksanaan MBG perlu dipastikan menjangkau masyarakat secara merata, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Saya meminta setiap kepala daerah mengecek kondisi di wilayahnya dan menyampaikan laporan tertulis agar daerah yang belum memperoleh layanan bisa segera diketahui,” demikian inti arahan Anwar Hafid dalam rapat koordinasi tersebut.
Laporan dari pemerintah kabupaten dan kota akan menjadi bahan untuk memetakan wilayah yang masih membutuhkan perhatian. Informasi yang akurat diharapkan membantu proses evaluasi dan memudahkan koordinasi antarpihak dalam menindaklanjuti kendala pelaksanaan program.
Selain isu MBG, pertemuan itu juga membahas persoalan yang berkaitan dengan lingkungan, energi, dan pertanahan. Berbagai isu tersebut dinilai membutuhkan komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda agar penanganannya dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
Kehadiran Erwin Burase dalam rapat tersebut merupakan bagian dari keterlibatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam koordinasi pembangunan dan penanganan persoalan strategis di tingkat provinsi. Forum ini juga menjadi ruang untuk menyelaraskan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program, memperbaiki pendataan, dan mempercepat tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan. Khusus untuk MBG, pemerataan layanan menjadi hal penting agar masyarakat di kawasan terpencil memperoleh kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat program pemerintah.
