PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu 11 November 2026. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan komitmen dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas tetap berjalan setelah desa tersebut ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi pada 2023.
Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Aris Dedy Arham, mengatakan monitoring tersebut tidak hanya bertujuan memastikan keberlanjutan predikat Desa Antikorupsi, tetapi juga mengukur konsistensi penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, terdapat lima komponen utama yang menjadi indikator penilaian, yakni tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
“Kami ingin melihat apakah desa ini tetap bersih dan konsisten menjalankan lima komponen Desa Antikorupsi, yaitu tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal,” ujar Aris.
Ia menegaskan, keberlanjutan program menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika terjadi pergantian kepala desa maupun perangkat desa. Pengetahuan dan komitmen yang telah dibangun melalui bimbingan teknis pada 2023 harus diwariskan kepada aparatur pemerintahan yang baru agar penerapan prinsip antikorupsi tidak terhenti akibat perubahan personel.
Selain itu, Aris mengingatkan pentingnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan seluruh sumber daya yang diterima. Perubahan skema maupun besaran anggaran tidak boleh menjadi alasan berkurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
“Walaupun dana pengelolaan semakin kecil atau hanya 30 sampai 40 persen dari yang pernah diterima sebelumnya, tanggung jawab Bapak dan Ibu tetap 100 persen. Hanya format dan bentuknya yang berbeda, ada uang dan ada program,” jelasnya.
Aris juga menjelaskan bahwa monitoring Desa Antikorupsi dilakukan melalui mekanisme pemantauan berjenjang. Review secara berkala dilaksanakan setiap enam bulan oleh Inspektorat dan dinas terkait, sedangkan monitoring oleh KPK dilakukan setiap dua tahun.
Selanjutnya, evaluasi ulang terhadap kelayakan predikat Desa Antikorupsi dijadwalkan pada 2028 atau tahun kelima sejak penetapan program, dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait.
“Kami akan datang kembali pada 2028 bersama Kemendagri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan untuk menilai konsistensi ini dalam bentuk penilaian ulang. Hari ini kami mencoba mengukur sejauh mana Desa Kotaraya Selatan menerapkan indikator Desa Antikorupsi,” katanya.
Ia berharap Desa Kotaraya Selatan mampu mempertahankan standar tata kelola pemerintahan yang telah dibangun dan terus menjadi contoh bagi desa lain dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas.
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Wakil Bupati Abdul Sahid, Inspektur Inspektorat Sakti Lasimpala, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ervian Aksa Yosa, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas TPHP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perumahan, dan Kepala Dinas PUPRP.
