PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Kebutuhan peralatan untuk menghadapi situasi darurat di Kabupaten Parigi Moutong kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan tambahan sarana operasional yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam memberikan respons ketika bencana terjadi.
Penyerahan dukungan tersebut diterima Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Sekretaris Daerah Zulfinasran, SSTP., MAP., didampingi Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Rivai, ST., di Kantor BNPB Pusat, Jakarta, Selasa 29 September 2026. Kehadiran jajaran Pemkab Parigi Moutong merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan sarana penanganan kebencanaan di lapangan.
Dukungan yang diterima kali ini mencakup satu unit Mobil Dapur Umum Lapangan dan 100 paket logistik penanggulangan bencana. Bantuan tersebut melengkapi sejumlah peralatan kebencanaan yang sebelumnya telah diberikan BNPB kepada Kabupaten Parigi Moutong.
Pada penyaluran sebelumnya, daerah telah memperoleh kendaraan roda dua untuk operasional penanganan Karhutla, Alkon, genset, tandon air karet, tenda, SCBA atau alat bantu pernapasan mandiri, serta perahu karet untuk kebutuhan penyelamatan.
Sekda Zulfinasran mengatakan tambahan fasilitas tersebut memiliki arti penting bagi daerah yang menghadapi beragam potensi bencana. Menurutnya, ketersediaan peralatan yang memadai akan membantu mempercepat mobilisasi personel dan pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika memasuki masa tanggap darurat.
“Tambahan sarana ini tentu menjadi kekuatan bagi daerah. Ketika terjadi bencana, kecepatan dalam bergerak sangat dibutuhkan, sehingga dukungan peralatan seperti dapur umum, logistik dan sarana operasional lainnya akan sangat membantu penanganan di lapangan,” ujar Zulfinasran.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diperoleh melalui pengajuan dan koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Parigi Moutong dengan BNPB. Pemerintah daerah akan terus mengawal kebutuhan fasilitas kebencanaan agar dukungan yang diterima benar-benar sesuai dengan kondisi dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut.
Selain bantuan yang telah diserahkan, pembahasan bersama BNPB juga mengarah pada kebutuhan penanganan bencana yang bersifat lebih preventif. Salah satu perhatian yang dibahas adalah ancaman kekeringan dan persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Kondisi tersebut mendorong perlunya dukungan tidak hanya ketika bencana sudah terjadi, tetapi juga melalui langkah mitigasi untuk mengurangi dampak yang mungkin dirasakan masyarakat.
Dalam pembahasan lanjutan, sejumlah bentuk dukungan BNPB diarahkan pada pembangunan titik sumur bor di kawasan yang rawan mengalami kekeringan. Sarana tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menyediakan sumber air ketika masyarakat menghadapi keterbatasan pasokan.
Selain sumur bor, dukungan armada tangki air juga menjadi bagian dari rencana penanganan untuk mempercepat distribusi air bersih apabila terjadi kondisi darurat. Kebutuhan perlengkapan teknis tambahan bagi personel BPBD juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kemampuan operasional di lapangan.
Zulfinasran menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menjaga komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Koordinasi tersebut dinilai penting agar kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dapat terus diperjuangkan secara berkelanjutan.
“Kami akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan peralatan, tetapi juga memastikan dukungan yang diberikan dapat menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas kebencanaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat, relawan dan masyarakat perlu memiliki peran masing-masing dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Dengan bertambahnya dukungan sarana dan adanya rencana penguatan mitigasi kekeringan serta krisis air bersih, Pemkab Parigi Moutong berharap kemampuan penanganan darurat di daerah semakin kuat. Fasilitas yang diterima juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melindungi masyarakat ketika menghadapi kondisi kebencanaan.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dukungan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita akan memastikan fasilitas yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat pelayanan ketika kondisi darurat terjadi,” pungkas Zulfinasran.
