PENJABAT (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo bersama 193 Pj Kepala daerah yang terdiri dari Pj Gubernur sebanyak 23 daerah, Pj Bupati sabanyak 133 daerah dan Pj Walikota sebanyak 37 Kota, menghadiri sekaligus mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di istana Negara Jakarta, Senin, 30/10/2023.
Berdasarkan surat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah tentang pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pengoptimalisasian implementasi program strategis nasional, seluruh Pj Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia mendapat arahan langsung presiden yang didampingi oleh sejumlah kementerian terkait beserta kabinet Indonesia maju.
Dalam arahannya Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu strategis diantaranya ketidakpastian ekonomi global yang sering uncreditable, kenaikan suku bunga Amerika yang mempengaruhi negara berkembang sehingga terjadinya capital outflow atau keluarnya modal dari dalam negeri ke luar negeri baik secara langsung (direct investment) maupun secara tidak langsung (indirect invesment).
Jokowi juga mengungkapkan, atas perubahan iklim yang terjadi mengakibatkan kekeringan di tujuh provinsi terdampak El Nino, sehingga mempengaruhi produksi beras dan ketahanan pangan di Indonesia.
“Kebutuhan impor pangan terjadi kendala, terdapat 22 Negara yang telah membatasi ekspor ke Negara lain dengan alasan menyelamatkan kebutuhan Pangan rakyat dan negaranya. Dunia tidak sedang baik-baik saja, hal ini harus perlu diketahui oleh seluruh kepala daerah,” ujarnya.
Lanjut ia mengatakan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina serta krisis kemanusiaan di Palestina akibat invasi yang dilakukan oleh Israel sehingga memicu keterpurukan ekonomi dan ancaman kelaparan, mengakibatkan negara di Timur tengah dikhawatirkan akan menaikkan harga minyak bumi dan dampak kenaikkan harga minyak ini disinyalir mempersulit pasokan minyak dunia dan berakibat naiknya harga BBM di Indonesia dengan diikuti kenaikan harga transportasi dan kebutuhan pokok.
Menurutnya, dengan kenaikan beras 19,8 %, perlu upaya yang kongkrit bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi dan meredam kenaikan bahan pokok pangan agar inflasi dapat dikendalikan.
“Saya ingatkan kepada seluruh Pj Kepala Daerah agar mengecek dan turun langsung ke pasar-pasar. Pastikan stok pasokan dan stabilitas ekonomi lancar, jangan terjebak dengan rutinitas serta administrasi birokrasi saja,” tegasnya.
“Saya akan mengecek langsung angka inflasi seluruh Daerah, untuk provinsi 1,1% – 3,5%, dan Kabupaten/Kota 1,1% -5,2%, itu tergolong baik,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnivian mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Pj Kepala Daerah, diantaranya, menjaga inflasi harga pangan, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta penanganan stunting.
“Bukan hanya itu, Pj. Kepala Daerah harus mampu menangani dampak El Nino, lakukan gerakan cepat jika terjadi kekeringan air dan kebakaran hutan. Lakukan penanganan konflik sosial serta ciptakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang netral dan membantu pelaksanaan pemilu dalam hal penyedian sarpras dan pemberian dana hibah daerah untuk pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.
