DaerahPalu

Sulawesi Tengah Masuk 10 Provinsi Pengendalian Inflasi Terbaik

×

Sulawesi Tengah Masuk 10 Provinsi Pengendalian Inflasi Terbaik

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw secara Virtual. ASET : Istimewa

GUBERNUR Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw secara Virtual. Bertempat, di Ruang Teleconverence Kantor Gubernur. Senin, 18 September 2023.

Pada kesempatan itu, Asisten II didampingi Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Sulteng, Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Prov. Sulteng, Kabid Hortikultura Dinas TPH Prov. Sulteng, Statistisi Muda BPS Perwakilan Sulteng, Polda Sulteng, Perum Bulog, dan Disperindag Prov. Sulteng.

Dalam pengantarnya, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw menyampaikan bahwa menurut data perkembangan kondisi inflasi gabungan kota Per-Provinsi (y-oy) bulan Agustus tahun 2023, terdapat 10 Provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu ; Papua Barat 4,4 persen, Kalimantan Selatan 4,36 persen, Maluku Utara 4,32 persen, Jawa Timur 4,13 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 4,08 persen, Nusa Tenggara Timur 3,95 persen, Kalimantan Timur 3,82 persen, Kalimantan Barat 3,79 persen, Sulawesi Selatan 3,53 persen dan Sulawesi Tenggara 3,52 persen.

Kemudian, 10 Provinsi dengan inflasi terendah yaitu, DKI Jakarta 2,93 persen Nusa Tenggara Barat 2,84 persen, Sulawesi Tengah 2,83 persen, Sumatera Utara 2,78 persen, Aceh 2,39 persen, Papua 2,30 persen, Sulawesi Barat 2,20 persen, Sulawesi Utara 2,06 persen, Gorontalo 2,02 persen, dan Jambi 1,92 persen.

“Khusus kepada rekan-rekan kepala daerah yang termasuk dalam 10 daerah inflasi tertinggi tolong untuk melaksanakan upaya-upaya yang lebih maksimal dalam menangani inflasi”, ucap Tomsi

Selanjutnya, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini menyampaikan bahwa pada 26 September 2023 mendatang, akan dilaksanakan peringatan hari statistik nasional yang bertujuan untuk memaknai peran statistik dalam pembangunan bangsa.

“Tema hari statistik nasional tahun 2023 adalah statistik berkualitas untuk Indonesia maju, yang mengusung semangat dan harapan bahwa BPS akan terus mampu mengasilkan statistik yang berkualitas dalam mendukung Indonesia yang lebih maju”, ucap Pudji

Baca Juga:  Bupati Samsurizal Tinjau Venue Pelaksanaan POPDA, Pra PON Voli dan Kejurnas Panjat Dinding

Pudji juga menjelaskan, komoditas yang menjadi pemicu kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua bulan September tahun 2023 adalah komoditas beras, gula pasir dan cabai merah. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga adalah komoditas bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras.

Berikutnya, terdapat 10 Kabupaten dan Kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi pada minggu kedua bulan agustus tahun 2023, yaitu Sarmi 6,39 persen, Tanjung Jabung Timur 4,08 persen, Nagekeo 4,01 persen, Ngada 3,57 persen, Purwakarta 3,52 persen, Manggarai 3,28 persen, Sawah Lunto 2,86% persen, Nias Utara 2,69 persen,i Garut 2,44 persen dan Batu Bara 2,42 persen.

Putdji juga menerangkan, pada 15 September sampai dengan 14 Oktober tahun 2023, akan dilaksanakan pendataan lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di 32 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota. Kegiatan pendataan lengkap KUKM 2023 ini, merupakan sinergi dan kolaborasi antara BPS RI dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semua agar pendataan lengkap KUMKM ini dapat berjalan dengan baik”, ucap Pudji Ismartini.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto, menginstruksikan kepada semua pihak terkait agar mewaspadai beberapa komoditas yang mengalami kenaikan IPH tertinggi, yaitu beras, gula pasir dan cabe rawit.

Kemudian, Rudy mengatakan bahwa, menurut data Badan Pangan Nasional, pemanfaatan Anggaran dana dekonsentrasi untuk mendukung pengendalian inflasi daerah belum terserap maksimal, oleh karena itu direncanakan akan dilaksanakan rapat tindaklanjut bersama pihak terkait untuk percepatan realisasi dana dekonsentrasi tersebut.

Selanjutnya, terkait penyaluran bantuan pangan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sulawesi Tengah masih rendah. Untuk bulan September sampai November 2023, ditargetkan 7.800 ton beras sedangkan yang terdisribusi baru sekitar 75 ton. Oleh karena itu Rudy berharap, penyaluran bantuan pangan beras dapat dipercepat dan selesai sebelum akhir bulan November 2023.

Baca Juga:  Sambut Idul Fitri, Dishub Sulteng Siapkan Kuota Seribu Mudik Gratis

Untuk informasi, cadangan beras Sulawesi Tengah pada sampai dengan minggu kedua bulan September 2023 relatif stabil, yaitu sebesar 61,56 ton. Stok gula pasir Sulawesi tengah per 18 september 2023 sebesar 404 ton, khusus untuk kota palu, stok gula pasir yaitu sebesar 149 ton, sementara kebutuhan gula pasir kota palu dalam sebulan sebesar 20 ton, sehingga selama 7 bulan kedepan stok gula pasir kota palu relatif aman.

Selanjutnya, stok minyak goreng, Sulawesi tengah cukup aman, tetapi untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) terbilang cukup tinggi yaitu berada pada kisaran harga 14.500 rupiah sementara harga di pasaran mencapai 18.000 rupiah. Oleh karena itu, Rudy berharap agar hal ini menjadi perhatian bagi dinas terkait.

Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah menjadi 10 Provinsi dengan inflasi terendah pada angka 2,83%. Oleh karena itu, Sulawesi Tengah memperoleh reward dari Departemen keuangan berupa Alokasi insentif Fiskal Kinerja Tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi pada tahun anggaran 2023 periode kedua sebesar 11,2 miliar rupiah karena pengendalian inflasi terbaik.

“Sulawesi Tengah menjadi 10 Provinsi dengan inflasi terendah, itu semua atas koordinasi, kolaborasi dan sinergi dari semua pihak sehingga Sulawesi Tengah mendapatkan reward sebagai salah satu provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik”, ucap Rudy.

Terakhir, Rudy mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait, karena berkat koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang baik dari pemerintah daerah dan vertikal, kondisi inflasi Sulawesi Tengah dapat terkendali dengan baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *