SEBAGAI upaya percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, didampingi Bupati Poso Verna GM Inkiriwang menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) RI, Hadi Tjahjanto, di kantor ATR/BPN RI Jakarta, Senin 18 September 2023.
Beberapa permasalahan yang mengemuka dalam pertemuan selama satu jam tersebut diantaranya, persoalan perizinan dan pemanfaatan tanah di wilayah Napu atau eks lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sun Darby, yang saat ini hak penggunaannya dipegang oleh Bank Tanah.
Kedua, persoalan masalah 42 perkebunan dengan luas kurang lebih 400 ribu hektare yang belum memilki HGU serta tekait percepatan redistribusi dan sertifikasi 400 hektare lahan di Kawasan Pangan Nasional (KPN) Talaga, Kabupaten Donggala, kepada masyarakat.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menjelaskan bahwa untuk eks HGU yang berada di Napu, sudah ada dua perusahaan pangan yang ingin mengembangkan agro bisnis. Namun terkendala karena lahan tersebut atau HPLnya dikuasai oleh Bank Tanah.
Ia berharap agar Bank Tanah dapat mendukung investasi dan pemberdayaan masyarakat dengan penyelesaian persoalan tersebut.
Gubernur juga menekankan kepada Menteri ATR/BPN dan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian kebun-kebun sawit tanpa HGU di Sulawesi Tengah. Sehingga disarankan untuk segera dibentuk tim terpadu antara BPN dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sulawesi Tengah.
Menteri ATR Hady Djahjanto yang didampingi Sekretaris Menteri, Dirjen Pengadaan Tanah dan Stafsus, menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Sulteng akan segera ditindaklanjuti untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut.
Saat itu pun kepala Bank Tanah diinstruksikan untuk segera melaksanakan pertemuan yang dipimpin langsung oleh menteri untuk menyelesaikan masalah eks HGU tersebut serta persoalan kebun kelapa sawit yang belum memiliki HGU sehingga menguntungkan pihak perusahaan dan pemda.
“Untuk redistribusi dan sertifikasi lahan di KPN, saya harap Kepala BPN untuk mempercepat prosesnya. Seperti pengukuran dan penerbitan sertifikat, karena program redistribusi lahan ini adalah program prioritas presiden,” tegasnya.
Bupati Verna Inkiriwang berharap melalui pertemuan tersebut memberi solusi bagi percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di Kabupaten Poso serta percepatan sertifikasi kepemilikan lahan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertifikatnya.
Menurutnya bukti sertifikat tanah milik masyarakat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan jaminan kepastian hukum atas bukti kepemilikan lahan.
