KUTORA.ID, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
Program ini menyasar 37.240 calon siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Parigi Moutong, Tri Nugrah Adiyarta, menjelaskan bahwa data calon peserta didik diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penerimaan.
“Kami akan lakukan evaluasi, verifikasi, dan validasi untuk menentukan peserta prioritas satu dan dua yang akan masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya, Kamis 19 Juni 2025.
Saat ini, pemerintah daerah sedang menyiapkan lahan seluas 6 hingga 10 hektare yang memiliki alas hak sah, seperti sertifikat dan dokumen pendukung lainnya. Lahan tersebut akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dan tengah menunggu proses verifikasi dari Kementerian PUPR serta kementerian teknis terkait.
“Kriteria kelayakan lahan mencakup bebas banjir, memiliki akses jalan, dekat layanan kesehatan, tersedia air bersih, jaringan komunikasi, serta listrik,” tambah Tri.
Sekolah Rakyat dirancang untuk anak-anak rentan putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, mencakup usia SD (7–9 tahun), SMP (13–15 tahun), dan SMA (16–21 tahun). Konsep pendidikannya menyerupai sekolah umum, namun lebih menekankan pembentukan karakter, penguatan life skill, dan soft skill.
“Selain pelajaran umum, ada pelatihan keterampilan seperti komputer agar siswa siap masuk dunia kerja,” jelas Tri.
Menariknya, Sekolah Rakyat akan mengadopsi sistem boarding school atau berasrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pakaian, makanan, hingga tempat tinggal, akan ditanggung oleh pemerintah. Orang tua siswa diminta menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk komitmen menitipkan anak hingga lulus pendidikan.
Sekolah ini akan menampung enam rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, tiga rombel untuk SMP, dan tiga rombel untuk SMA, dengan kapasitas maksimal 25 siswa per kelas.
Tahap pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada Juni 2025, mencakup beberapa wilayah di Sulawesi Tengah seperti Kabupaten Tojo Una-una dan Buol. Sementara Parigi Moutong masih dalam tahap pengusulan lahan dan diproyeksikan akan masuk pada tahap kedua.
“Untuk tahap awal kami belum bisa ikut, karena masih dalam proses pengajuan lahan dan administrasi pendukung lainnya,” tutup Tri Nugrah Adiyarta.
