PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Kesamaan pemahaman dan koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci agar peraturan daerah dapat diterapkan secara konsisten. Untuk memperkuat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran menggelar Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2026, Rabu 18 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong itu mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi lintas institusi menjadi perhatian utama, mengingat pelaksanaan Perda membutuhkan pembagian peran dan koordinasi yang jelas sesuai kewenangan masing-masing.
Sambutan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Agus Salim, S.Sos. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Perda merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan daerah, karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangan sekaligus menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum.
Bupati menegaskan bahwa orientasi penegakan Perda tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Upaya tersebut juga harus mampu membentuk perilaku taat aturan, baik di lingkungan masyarakat, aparatur pemerintah, maupun badan hukum.
“Penegakan Perda bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga membangun kesadaran hukum, meningkatkan kedisiplinan, serta menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” demikian penegasan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Agus Salim.
Ia berharap sosialisasi ini dapat memperluas pemahaman peserta mengenai isi peraturan daerah, prosedur penegakan, serta batas tugas dan kewenangan setiap instansi. Dengan bekal tersebut, koordinasi dalam menangani pelanggaran di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai ketentuan.
Ketua Panitia, Ismet, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki sasaran untuk memperkuat hubungan kerja antara Satpol PP, perangkat daerah, dan aparat penegak hukum. Edukasi mengenai aspek hukum juga menjadi bagian penting, khususnya bagi aparatur pemerintah daerah dan unsur legislatif.
Selain pemaparan materi, kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai forum komunikasi dua arah. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan maupun masukan kepada narasumber untuk memperkaya pemahaman dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan penegakan Perda.
Jumlah peserta yang hadir mencapai 50 orang, terdiri atas perwakilan Komisi I DPRD, pejabat pemerintah daerah, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta personel Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Parigi Moutong.
Adapun narasumber berasal dari empat unsur, yakni Satpol PP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Polres Parigi Moutong, dan Pengadilan Negeri Parigi Moutong. Kehadiran masing-masing institusi memberikan perspektif mengenai pelaksanaan tugas dan proses penegakan aturan berdasarkan kewenangannya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Parigi Moutong berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum semakin kuat. Kerja sama yang terbangun diharapkan mendukung penerapan Perda secara tertib, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Parigi Moutong.












