PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat masih menjadi salah satu pekerjaan pembangunan yang memerlukan dukungan pendanaan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah mendorong pemerintah kabupaten mengupayakan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat agar pembangunan fasilitas air bersih dapat terus berjalan.
Kepala Bidang PIPW Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, mengatakan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat diperlukan karena kemampuan APBD belum dapat menanggung seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur air bersih.
Menurutnya, pemerintah daerah kini tengah menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis sebagai bagian dari proses pengajuan program melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Nyoman menjelaskan, usulan penyediaan sarana air bersih telah dikembalikan kepada pemerintah provinsi untuk disempurnakan sesuai sejumlah catatan persyaratan. Pemenuhan dokumen tersebut menjadi bagian dari readiness criteria atau kriteria kesiapan yang harus dipenuhi sebelum usulan dapat diproses lebih lanjut.
“Dokumen usulan saat ini kami lengkapi kembali berdasarkan catatan dari provinsi. Persyaratan kesiapan ini perlu dipenuhi agar program penyediaan air bersih dapat masuk dalam proses pengusulan DAK,” ujar Nyoman, Selasa 27 Oktober 2026.
Ia menambahkan, pemenuhan kriteria kesiapan merupakan tahapan penting karena setiap program yang diajukan harus memenuhi ketentuan sebelum memperoleh peluang dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Dalam tahapan perencanaan yang sedang berlangsung, Pemkab Parigi Moutong mengarahkan pengajuan program penyediaan sarana air bersih tersebut untuk mendapatkan alokasi DAK tahun anggaran 2028.
Bappelitbangda berharap proses penyempurnaan persyaratan dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga usulan tersebut memiliki peluang untuk memperoleh dukungan pendanaan.
Dukungan pemerintah pusat dinilai penting agar pembangunan infrastruktur air bersih dapat dilakukan secara bertahap, sekaligus membantu pemerintah daerah memperluas pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.












