PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penyatuan data pertanahan dan perpajakan berbasis digital terus dimatangkan di Kabupaten Parigi Moutong. Sejumlah tahapan teknis masih diselesaikan untuk memastikan aplikasi Peta Pajak dan Pertanahan SISGITA dapat terhubung dengan sistem layanan pemerintah daerah serta mendukung pertukaran data secara lebih efektif.
Kesiapan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat percepatan instalasi replikasi aplikasi Peta Pajak SISGITA Tangerang Selatan sekaligus integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) bagi 61 daerah. Pertemuan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting itu berlangsung Jumat, 2 Oktober 2026, dan diikuti jajaran terkait dari Kabupaten Parigi Moutong.
Pembahasan dari daerah berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Sejumlah unsur perangkat daerah mengikuti agenda tersebut, di antaranya Asisten I Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Forum tersebut tidak hanya mengevaluasi posisi masing-masing daerah dalam penerapan sistem, tetapi juga menginventarisasi kebutuhan teknis yang masih harus diselesaikan. Materi yang dibahas mencakup instalasi aplikasi, konektivitas melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), kesiapan MoU dan PKS, hingga kendala dalam proses pertukaran serta integrasi data.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, Hairudin, dalam kesempatan tersebut memaparkan kondisi teknis penerapan SISGITA di daerah. Ia menyampaikan bahwa tahapan dasar berupa pemasangan aplikasi telah diselesaikan, sementara infrastruktur SPLP juga telah berada dalam kondisi siap digunakan.
Menurut Hairudin, pekerjaan berikutnya berada pada sisi integrasi data dari sistem BPHTB. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan penyediaan Application Programming Interface (API) yang nantinya menjadi salah satu jalur agar sistem dapat saling berkomunikasi.
“Untuk SPLP dan SISGITA sudah siap. Saat ini kami menunggu pembuatan API dari BPHTB. Setelah API BPHTB siap, selanjutnya akan dimasukkan ke SPLP,” jelas Hairudin.
Dengan tersedianya API tersebut, proses pertukaran data diharapkan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Data dari sistem terkait akan diarahkan melalui SPLP sehingga dapat mendukung kebutuhan integrasi aplikasi dan layanan yang sedang dikembangkan.
Tahapan selanjutnya berkaitan dengan data balikan dari pihak BPN melalui Pusdatin. Data tersebut menjadi bagian yang diperlukan untuk melengkapi proses integrasi pada aplikasi SISGITA sehingga informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dapat saling terhubung.
Selain persoalan teknis, koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Integrasi sistem membutuhkan kesiapan masing-masing perangkat daerah, termasuk penyelesaian dokumen kerja sama yang menjadi dasar pelaksanaan pertukaran data dan pemanfaatan sistem.
Pembahasan mengenai NIB dan NOP juga menjadi bagian dari agenda koordinasi. Integrasi kedua data tersebut diarahkan untuk memperkuat keterhubungan informasi perizinan usaha dengan data objek pajak, sehingga pemerintah daerah memiliki basis data yang lebih terintegrasi dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui forum tersebut, setiap perkembangan dan kendala yang muncul dapat disampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut bersama. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus menyelaraskan pekerjaan antara unsur teknis, perangkat daerah dan pihak terkait agar proses integrasi tidak berjalan secara terpisah.
Penyelesaian API BPHTB menjadi salah satu tahapan yang kini menjadi perhatian. Setelah komponen tersebut tersedia dan dapat terhubung dengan SPLP, proses akan dilanjutkan dengan pertukaran data serta penyempurnaan integrasi SISGITA.
Langkah tersebut diharapkan dapat membangun sistem informasi yang lebih terhubung antara data pertanahan, perpajakan dan layanan pemerintahan. Dengan dukungan integrasi NIB-NOP serta SISGITA, pemerintah daerah juga dapat memperkuat pengelolaan data sebagai dasar dalam pelayanan publik dan penyusunan kebijakan.
