PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menilai proses pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus menjadi ruang untuk memperkuat kualitas kebijakan daerah, terutama agar regulasi yang disusun dapat diterapkan sesuai kemampuan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid ketika membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam rapat paripurna di Aula DPRD Parigi Moutong, Kamis 17 September 2026.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah merespons sejumlah catatan, pertanyaan, saran, kritik serta rekomendasi yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap empat Raperda yang tengah memasuki tahapan pembahasan.
Abdul Sahid mengatakan, pandangan dari masing-masing fraksi menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan rancangan regulasi. Menurutnya, masukan legislatif dapat membantu pemerintah daerah melihat kembali berbagai aspek kebijakan sebelum nantinya ditetapkan.
“Setiap pandangan yang disampaikan fraksi kami jadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan. Ini penting agar rancangan kebijakan yang dibahas bersama benar-benar memiliki dasar yang kuat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah,” ujar Abdul Sahid.
Ia menyebutkan, sejumlah perhatian yang muncul dalam pandangan fraksi memiliki titik temu, terutama berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah. Pengelolaan APBD diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.
Efisiensi penggunaan anggaran turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap belanja memiliki tujuan yang jelas, sekaligus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di bidang pembangunan, pemerataan akses terhadap pelayanan dasar juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Pemerintah daerah memandang pembangunan harus tetap menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan kondisi geografis dan akses pelayanan yang relatif terbatas.
Abdul Sahid juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dukungan terhadap kedua sektor tersebut dinilai perlu diselaraskan dengan kebutuhan serta kemampuan fiskal daerah.
Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari arah kebijakan yang dibahas. Program pembangunan diharapkan dapat memberikan ruang bagi petani, nelayan, pelaku UMKM serta kelompok ekonomi masyarakat lainnya untuk berkembang.
Menurut Abdul Sahid, penyusunan kebijakan juga harus disertai target yang terukur. Setiap program perlu memiliki sasaran dan indikator yang jelas sehingga hasil pelaksanaannya dapat diketahui dan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Program yang dirancang harus memiliki ukuran yang jelas, mulai dari sasaran hingga manfaat yang ingin dicapai. Dengan begitu, pelaksanaannya dapat dipantau dan masyarakat juga dapat melihat hasil yang diharapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, adanya sejumlah kesamaan perhatian antara DPRD dan pemerintah daerah dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembahasan empat Raperda secara lebih terbuka dan konstruktif.
Abdul Sahid menegaskan bahwa produk hukum daerah tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen administratif. Keberadaan perda nantinya diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
“Regulasi yang kita susun harus memiliki fungsi yang jelas dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, setiap masukan dari DPRD akan kami pelajari untuk memastikan aturan yang lahir nantinya dapat dilaksanakan,” katanya.
Dalam pembahasan berikutnya, pemerintah daerah juga menyadari adanya sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan fiskal, sumber daya serta kondisi geografis Kabupaten Parigi Moutong yang cukup luas.
Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya perbaikan. Pemerintah bersama DPRD diharapkan dapat mencari pendekatan yang sesuai dengan kondisi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Dengan kondisi fiskal dan geografis yang kita hadapi, diperlukan cara kerja yang lebih tepat dan terukur. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk mencari langkah yang memungkinkan setiap kebijakan tetap berjalan dan memberikan manfaat,” ungkap Abdul Sahid.
Ia menambahkan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan seluruh proses pembentukan regulasi berjalan sesuai tahapan dan kepentingan masyarakat.
“Yang paling utama adalah membangun kesepahaman dalam setiap pembahasan. Pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan keputusan yang diambil dapat diterapkan dan berpihak pada kepentingan pembangunan daerah,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Abdul Sahid menyampaikan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong atas berbagai pandangan yang telah diberikan terhadap empat Raperda tersebut.
Ia berharap tahapan pembahasan selanjutnya dapat berlangsung secara terbuka, tertib dan produktif dengan tetap mengedepankan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD serta memperhatikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
