PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Parigi Moutong mendesak pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD Perubahan 2026 di tengah penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Desakan tersebut disampaikan Fraksi Perindo melalui anggotanya, Yolanda, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Fraksi Perindo menilai kondisi fiskal yang semakin terbatas harus diikuti dengan kebijakan belanja yang lebih selektif, efisien, transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Fraksi Perindo, setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD harus memiliki target yang jelas, indikator kinerja yang terukur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan Perubahan APBD, kata Fraksi Perindo, tidak semata-mata menjadi proses administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat dan memberikan dampak terhadap pembangunan.
Pendapatan Menurun, Prioritas Anggaran Diperketat
Fraksi Perindo mencermati penurunan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 yang terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut dinilai perlu direspons dengan penetapan skala prioritas yang lebih cermat dan terukur. Pemerintah daerah diminta memastikan keterbatasan ruang fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Perindo mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan tersebut dinilai masih perlu diperkuat melalui pembenahan basis data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah, digitalisasi penarikan pendapatan, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.
“Penguatan PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Fraksi Perindo.
Upaya meningkatkan PAD juga diminta tidak dilakukan melalui kebijakan yang justru menambah beban masyarakat. Fraksi Perindo mendorong pemerintah daerah secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer melalui penguatan kemandirian fiskal yang terukur dan berkelanjutan.
Belanja APBD Harus Lebih Efektif
Di tengah penurunan pendapatan, Fraksi Perindo memberikan perhatian terhadap struktur belanja daerah, termasuk peningkatan belanja operasi.
Setiap belanja dinilai perlu diuji berdasarkan urgensi, kepatuhan terhadap ketentuan, efisiensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Fraksi Perindo menegaskan efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan kinerja dan manfaat yang nyata.
Karena itu, tata kelola administrasi dan keuangan daerah diminta terus diperbaiki sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
Fraksi Perindo juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi kegiatan yang tidak mendesak atau tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak benar-benar diperlukan.
Setiap program dan kegiatan harus memiliki dasar hukum yang jelas, indikator kinerja yang terukur, memberikan manfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Belanja Modal Harus Berdampak
Fraksi Perindo mengapresiasi peningkatan belanja modal dalam Perubahan APBD 2026. Namun, belanja tersebut diminta diarahkan pada pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Prioritas pembangunan antara lain jalan, jembatan, drainase, irigasi, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur penunjang perekonomian.
Dengan wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang luas, pemerataan pembangunan dinilai menjadi salah satu hal penting dalam menentukan prioritas anggaran.
Fraksi Perindo mengingatkan agar pembangunan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah lain masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
SiLPA Rp38,7 Miliar Turut Disorot
Fraksi Perindo juga mencermati penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam struktur pembiayaan Perubahan APBD 2026.
Berdasarkan hasil pembahasan, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp38.739.129.106.
Fraksi Perindo menerima penjelasan pemerintah daerah mengenai pemanfaatan SiLPA tersebut. Meski demikian, penggunaannya diminta dilakukan secara hati-hati, transparan, sesuai peraturan perundang-undangan, serta diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas.
Penggunaan SiLPA juga diingatkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Ekonomi Rakyat Tetap Jadi Perhatian
Fraksi Perindo menilai Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk menjaga sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, koperasi, perdagangan dan pariwisata.
Karena itu, program pemerintah tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan. Program harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, pendampingan akses pasar, penguatan permodalan, peningkatan kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan pendekatan tersebut, APBD diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri.
Pelayanan Dasar Tidak Boleh Terabaikan
Di tengah keterbatasan fiskal, Fraksi Perindo menegaskan pelayanan dasar masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi dan pelayanan publik lainnya harus tetap mendapatkan perhatian dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD.
Sementara kegiatan teknis dan administratif yang dinilai kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat perlu dievaluasi kembali.
“Lebih baik kegiatan tidak terlalu banyak, tetapi dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, berkualitas dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujar Fraksi Perindo.
Fraksi Perindo menilai keterbatasan fiskal harus menjadi momentum untuk membangun budaya kerja pemerintah yang lebih disiplin, efektif dan berorientasi pada prioritas.
Seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi, memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan, memperkuat pengawasan serta mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran.
DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
