KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Menghadapi sejumlah ancaman bencana yang muncul di tengah perubahan kondisi cuaca, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memperkuat koordinasi penanganan di berbagai wilayah. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung Rabu 26 Agustus 2026, dengan perhatian khusus terhadap dampak banjir di Desa Avolua serta ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran A. Tiangso, yang mengikuti kegiatan melalui Zoom. Sejumlah instansi terkait turut dilibatkan untuk menyamakan langkah menghadapi potensi bencana yang saat ini berkembang di sejumlah kawasan.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Parimo, Rivai, menyampaikan bahwa proses pendataan kerusakan akibat banjir di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, masih berlangsung. Berdasarkan data sementara, terdapat 13 rumah yang mengalami kerusakan, namun jumlah tersebut belum ditetapkan sebagai data akhir.
“Data yang kami pegang saat ini ada 13 rumah mengalami kerusakan. Tim masih melakukan pengecekan, sehingga jumlah tersebut masih bisa berubah setelah verifikasi lapangan selesai,” jelas Rivai.
Ia menerangkan, rumah yang masuk dalam kategori rusak merupakan bangunan yang mengalami kerusakan secara fisik, seperti bagian dinding yang retak atau jebol. Sementara itu, terdapat sekitar 50 rumah lainnya yang terkena dampak genangan, tetapi tidak mengalami kerusakan struktur berat.
Beberapa rumah bahkan mengalami penumpukan lumpur dengan ketinggian cukup signifikan. Kondisi tersebut membuat proses pembersihan menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak.
Sejak pagi, BPBD bersama unsur terkait telah menyalurkan makanan siap saji kepada warga. Namun, distribusi bantuan masih membutuhkan pola khusus karena masyarakat terdampak tidak berkumpul pada satu titik pengungsian.
“Warga masih tersebar. Ada yang memilih tetap tinggal di rumah dan ada pula yang menumpang di rumah keluarga atau tetangga. Karena itu, pola distribusi bantuan harus menyesuaikan kondisi mereka,” kata Rivai.
Selain penanganan banjir Avolua, BPBD Parimo turut memonitor perkembangan kekeringan di sejumlah wilayah. Palasa, Mepanga dan Ongka Malino menjadi beberapa kawasan yang mendapat perhatian karena dilaporkan mengalami periode tanpa hujan cukup panjang.
Kondisi tersebut mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian. BPBD menerima laporan ratusan hektare sawah mengalami kekeringan, sementara sekitar 140 kepala keluarga juga dilaporkan menghadapi kesulitan memperoleh air bersih.
“Kekeringan mulai memberikan dampak yang cukup luas. Bukan hanya lahan pertanian, tetapi kebutuhan air bersih masyarakat juga mulai terganggu di sejumlah lokasi,” ungkapnya.
Situasi kekeringan tersebut sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Karhutla. Minimnya curah hujan dan kondisi lahan yang semakin kering dapat memperbesar kemungkinan munculnya titik api apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Karena itu, BPBD mendorong penguatan pemantauan wilayah rawan serta kesiapan personel dan peralatan apabila terjadi bencana. Upaya pencegahan juga dinilai penting agar potensi bencana tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih luas.
“Kondisi setiap wilayah berbeda, sehingga langkah penanganannya juga harus disesuaikan. Yang paling penting adalah laporan dari lapangan cepat diterima dan segera ditindaklanjuti,” ujar Rivai.
Dalam Rakor tersebut, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu fokus utama. BPBD melibatkan Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, TNI/Polri, Dinas Sosial, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta unsur terkait lainnya.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan dan kesiapsiagaan. Setiap instansi diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai kewenangan masing-masing.
BPBD Parimo juga terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki riwayat banjir, kekeringan maupun kebakaran lahan.
Dengan pemantauan dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah berharap respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat sekaligus mengurangi dampak yang berpotensi dialami masyarakat.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum kejadian. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat dan masyarakat, kita bisa memperkecil risiko serta mempercepat penanganan ketika bencana terjadi,” pungkas Rivai.
