KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Penanganan dampak banjir di Desa Air Panas, Kabupaten Parigi Moutong, menjadi prioritas pemerintah daerah setelah kerusakan pada ruas jalan dan aliran sungai dinilai mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan langkah normalisasi akan segera dilakukan agar akses warga kembali pulih dan potensi kerusakan lanjutan dapat dicegah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, saat meninjau langsung lokasi terdampak banjir pada Senin (3/8/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat untuk melihat kondisi jalan yang rusak dan sungai yang dipenuhi material sedimen.
Di hadapan warga, Abdul Sahid meminta masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum pekerjaan normalisasi dimulai.
“Kalau masyarakat percaya, berikan saya kesempatan dua sampai tiga hari untuk mengatur peralatan. Kita perbaiki ini dulu, karena kalau dibiarkan, kerusakannya akan semakin besar,” tegas Abdul Sahid.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan penimbunan pada sejumlah titik jalan yang berlubang dan rusak agar kendaraan maupun aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman.
“Kita akan lakukan penimbunan dulu pada bagian yang berlubang. Insyaallah, pemerintah akan melakukan pekerjaan itu,” ujarnya.
Selain penanganan jalan utama, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap kondisi jalur alternatif menuju Desa Olobaru. Keberadaan jalur tersebut dinilai penting sebagai akses cadangan apabila jalan utama kembali terdampak banjir atau sedang menjalani proses perbaikan.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Abdul Sahid memastikan usulan tersebut akan segera dibahas bersama instansi teknis agar akses alternatif tetap dapat difungsikan.
“Jalan alternatif ini juga akan kita lihat dan kita koordinasikan. Jangan sampai ketika jalan utama dikerjakan, masyarakat tidak memiliki akses,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa upaya normalisasi sebenarnya pernah dilakukan setelah dirinya dilantik. Namun, menurutnya, penanganan tersebut tidak berlanjut secara berkesinambungan sehingga persoalan kembali muncul saat banjir melanda.
“Saya pernah membuktikan. Baru beberapa hari saya dilantik, saya sudah turun tangan. Cuma sayangnya tidak ditindaklanjuti. Insyaallah, ketika ini kita lakukan, normalisasi akan kita lakukan secara rutin,” ungkapnya.
Menurut Abdul Sahid, normalisasi sungai tidak cukup dilakukan hanya ketika bencana terjadi. Kegiatan tersebut harus menjadi agenda rutin untuk mengurangi pendangkalan sungai, membersihkan material, serta mengantisipasi peningkatan debit air saat musim hujan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan sekitar yang dinilai harus berjalan sesuai aturan dan memiliki legalitas yang jelas.
“Kalau tambang ini sudah berstatus legal, tidak ada satu pun item yang boleh ditinggalkan. Kalau ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan, maka dia tidak bisa bekerja,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan perlu dilakukan secara bersama oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Perusahaan yang telah mengantongi izin juga diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan teknis, termasuk memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggung jawab terhadap operasional di lapangan.
“Kalau legalitasnya tidak jelas, tentu akan menjadi perhatian,” tegasnya.
Untuk mempercepat proses pemulihan, Abdul Sahid mengaku segera berkoordinasi dengan berbagai pihak agar alat berat dapat diturunkan ke lokasi dalam waktu dekat sehingga normalisasi jalan dan sungai bisa segera dilaksanakan.
“Saya akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk turun melakukan normalisasi. Berikan saya kesempatan untuk mengatur peralatan. Insyaallah, saya akan berada di depan untuk memperbaiki ini,” katanya.
Menutup dialog bersama warga, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga lingkungan dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi risiko banjir. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana upaya kita agar jalan ini bisa normal kembali. Saya menganggap masyarakat sebagai orang tua saya. Karena itu, saya akan berupaya memberikan yang terbaik,” pungkas Abdul Sahid.
Melalui percepatan normalisasi jalan, sungai, dan pembenahan akses alternatif menuju Desa Olobaru, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal sekaligus meminimalkan risiko kerusakan yang lebih besar pada masa mendatang.
