Kutora.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, pada Rabu (7/5/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Sulawesi Tengah.
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin oleh Ketua Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Dede Yusuf, serta diikuti oleh sejumlah anggota lintas fraksi, termasuk Longki Djanggola dan Giri Ramanda. Gubernur Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dalam menyambut kunjungan tersebut.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan bahwa ini adalah kunjungan pertama DPR RI sejak dirinya dilantik sebagai gubernur. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat untuk mendukung pembangunan daerah.
“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham peran penting Komisi II. Saya instruksikan jajaran pemda agar melayani para anggota dewan dengan baik, karena mereka adalah jembatan suara rakyat di pusat,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan dua program prioritas, yakni Berani Cerdas yang menggratiskan biaya pendidikan di tingkat SMA/SMK/SLB negeri, serta Berani Sehat yang telah mengimplementasikan Universal Health Coverage (UHC) untuk 80 persen warga melalui BPJS Kesehatan, semuanya tanpa menambah beban fiskal.
Namun, tantangan infrastruktur masih menjadi sorotan. Saat ini, 89 desa belum teraliri listrik dan 606 desa belum memiliki akses telekomunikasi. Untuk itu, melalui program Berani Menyala, pemerintah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh daerah.
Di sektor ekonomi, Gubernur menyoroti program Brigade Pertanian untuk menyelaraskan musim tanam dan panen, serta bantuan alat tangkap bagi nelayan. Ia juga mendorong penetapan kebijakan satu harga bahan pokok guna mengatasi disparitas, seperti harga LPG yang bisa mencapai Rp70.000 di daerah terpencil.
Terkait persoalan agraria, Gubernur mengungkapkan pembentukan Satgas Khusus untuk menangani konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemilik HGU. Ia menegaskan pendekatan musyawarah tetap dikedepankan, namun proses hukum akan ditempuh jika tidak ada solusi damai.
Di akhir pertemuan, Anwar mendorong percepatan reformasi birokrasi, termasuk pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional BKN untuk mengatasi kekosongan jabatan. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis nilai religius dan kearifan lokal.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa BUMD dan BLUD harus menjadi pilar penggerak ekonomi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran akibat refocusing APBN. Ia menyoroti bahwa lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng dinilai tidak sehat, dan perlu langkah konkret seperti diversifikasi usaha serta pembinaan manajerial profesional.
“Kita dorong regulasi baru melalui Permendagri agar BUMD tidak jadi tempat balas budi politik, tapi benar-benar dikelola secara profesional,” tegas Rifky.
