KUTORA.ID, Jakarta – Langkah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai penopang ekonomi pesisir mendapat sambutan positif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi antara Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, dan jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Erwin menyampaikan bahwa Parigi Moutong memiliki potensi kelautan yang sangat besar, terutama di sektor budidaya udang vaname yang kini menjadi andalan masyarakat pesisir.
“Dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 500 kilometer, Parigi Moutong adalah salah satu wilayah penghasil udang terbesar di Sulawesi Tengah. Hanya saja, nilai ekonominya belum maksimal karena hasil produksi masih dikirim melalui daerah lain,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, pemerintah daerah telah mengidentifikasi delapan kawasan tambak potensial yang siap dikembangkan menjadi kawasan industri perikanan terpadu. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan pasokan listrik, ketergantungan bahan baku dari luar daerah, serta belum adanya laboratorium uji mutu dan residu yang menjadi syarat ekspor internasional.
Ia juga menyinggung persoalan lahan eks HBU KKP di Tinombo Selatan yang kini belum memiliki kepastian hukum, meski telah dikelola sebagian masyarakat.
“Kami ingin lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara resmi dan memberi nilai ekonomi bagi warga. Dengan tata kelola yang baik, Parigi Moutong siap berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,” tegas Bupati.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb. Haeru Rahayu menegaskan bahwa KKP mendukung penuh daerah yang memiliki potensi perikanan unggulan, termasuk Parigi Moutong. Menurutnya, penguatan sektor budidaya menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperluas ekonomi maritim.
“Udang vaname termasuk komoditas unggulan nasional. Kami ingin pengelolaan di setiap daerah penghasil berjalan sesuai standar internasional, agar produk Indonesia bisa bersaing di pasar global,” jelas Tb. Haeru.
Ia menambahkan, persaingan pasar ekspor kini semakin ketat, terutama dari Eropa yang mensyaratkan sertifikasi keamanan pangan. Karena itu, KKP membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk laboratorium uji mutu.
“Walaupun anggaran dekonsentrasi terbatas, KKP siap berkolaborasi agar daerah seperti Parigi Moutong tetap dapat memenuhi standar ekspor,” ujarnya.
Dirjen Tb. Haeru juga mengingatkan pentingnya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah agar setiap investasi sektor perikanan tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Investasi harus berpihak pada rakyat dan berjalan beriringan dengan kelestarian ekosistem pesisir,” katanya.
KKP pun menilai Parigi Moutong memiliki kesiapan untuk masuk dalam daftar wilayah prioritas pengembangan budidaya udang nasional, dengan catatan penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan terus dilakukan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran pejabat Ditjen Perikanan Budidaya, antara lain Sekretaris Ditjen Tinggal Hermawan, Direktur Ikan Air Laut Ikhsan Kamil, serta Direktur Ikan Air Payau Fernando Jongguran.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan Parigi Moutong sebagai pusat produksi udang vaname terbesar di Sulawesi Tengah, sekaligus memperkuat peran ekonomi pesisir dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Inilah wujud nyata sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk membangun ekonomi kelautan yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan berorientasi ekspor,” pungkas Bupati Erwin Burase.
