PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan daerah menjadi salah satu sasaran yang ingin diperkuat melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Program ini melibatkan mahasiswa untuk mendukung integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) melalui pendataan serta koordinasi lintas instansi hingga tingkat desa.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat persiapan pelaksanaan program tersebut pada Rabu 14 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Parigi Moutong dan dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Adrudin Nur.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah unsur terkait, di antaranya Kepala Kantor Pertanahan, Inspektur Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Parigi, Camat Parigi Barat, Bagian Kerja Sama, perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta para kepala desa dari wilayah yang menjadi sasaran kegiatan.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut dinilai penting untuk menyamakan langkah sebelum mahasiswa turun ke lapangan. Selain mempersiapkan pelaksanaan teknis, koordinasi ini diarahkan agar pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi yang menangani pertanahan maupun perpajakan dapat menjalankan peran masing-masing secara terpadu.
Parigi Moutong tercatat sebagai kabupaten pertama di Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan KKN Tematik untuk mendukung integrasi NIB dan NOP. Pelaksanaan program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan penyelarasan data yang berkaitan dengan bidang pertanahan dan administrasi perpajakan.
Adapun lokasi kegiatan mencakup 15 desa yang tersebar di tiga kecamatan. Kecamatan Parigi Tengah menjadi wilayah pelaksanaan di enam desa, jumlah yang sama juga ditetapkan untuk Kecamatan Parigi, sedangkan tiga desa lainnya berada di Kecamatan Parigi Barat.
Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 16 Oktober hingga 14 November 2026. Sebelum memulai kegiatan di lokasi penugasan, para peserta KKN Tematik direncanakan diterima langsung oleh Bupati Parigi Moutong pada Jumat (16/10/2026).
Dalam rapat persiapan itu, Adrudin Nur mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada mahasiswa, tetapi juga memerlukan dukungan aktif seluruh unsur pemerintahan dan instansi teknis. Karena itu, koordinasi harus terus dijaga agar pelaksanaan kegiatan di setiap desa berjalan sesuai rencana.
“Mari kita bersama-sama, mulai dari camat, kepala desa, pemerintah daerah, hingga ATR/BPN, saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk melancarkan program ini. Saya berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dan mendukung pelaksanaannya, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal,” ujar Adrudin.
Untuk menunjang kegiatan di lapangan, mahasiswa akan memperoleh pendampingan dari Kantor Pertanahan, Bapenda, serta aparat pemerintah desa di masing-masing lokasi. Pendampingan tersebut diharapkan membantu peserta memahami kebutuhan teknis sekaligus membangun koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data pertanahan dan perpajakan.
Melalui kegiatan ini, keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat mendukung proses integrasi data NIB-NOP secara lebih terkoordinasi. Dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait juga menjadi faktor penting agar pelaksanaan program memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah mendorong agar seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugas secara aktif selama masa KKN Tematik berlangsung. Dengan persiapan dan pendampingan yang terarah, program tersebut diharapkan dapat memperkuat keterpaduan data pertanahan dan perpajakan daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
