KUTORA.ID, Parigi Moutong – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai menyalurkan sebanyak 3.000 pasang seragam sekolah gratis bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026.
Plt. Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, menyampaikan bahwa penyaluran tahap awal menunggu kedatangan seragam melalui pengiriman kargo laut yang diperkirakan tiba di Parigi Moutong pekan depan.
“Sebanyak 3.000 pasang seragam disiapkan untuk kegiatan launching, dan akan diserahkan langsung oleh Bupati pada hari pertama masuk sekolah,” ujar Sunarti saat ditemui pada Rabu, 9 Juli 2025.
Program seragam gratis ini merupakan bagian dari komitmen 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parimo terpilih, dengan tujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa baru.
Sebagai bentuk simbolis, Disdikbud melibatkan perwakilan sekolah dari 23 kecamatan di Parimo untuk menerima seragam dalam launching program tersebut. Sementara itu, 12.000 pasang seragam lainnya akan dibagikan menyusul kepada seluruh siswa baru yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Penyerahan seragam juga akan dilakukan serentak di sekolah-sekolah, dan akan disaksikan secara virtual oleh Bupati melalui video conference. Dinas Kominfo akan menyiapkan tautan siaran langsung untuk kegiatan ini,” tambah Sunarti.
Untuk Kecamatan Parigi, penyerahan seragam akan dipusatkan di Auditorium Kantor Bupati sebagai lokasi utama peluncuran program.
Sunarti menambahkan, pihaknya juga memperhatikan siswa yang belum tercatat dalam Dapodik. Disdikbud sudah berkoordinasi dengan Bupati agar distribusi seragam tetap merata dan tidak diskriminatif, termasuk bagi siswa yang belum terdata resmi.
Saat ini, Disdikbud sedang melakukan proses validasi data siswa baru dari seluruh sekolah untuk memastikan jumlah penerima secara akurat.
“Validasi penting agar kita bisa tahu apakah 15.000 seragam cukup atau perlu tambahan. Kadang ada siswa yang pindah domisili mengikuti orang tua, sehingga jatah seragam bisa dialihkan ke siswa lain yang belum mendapat,” jelasnya.
Meski belum merencanakan pengadaan tambahan, Disdikbud memastikan siap mengambil langkah cepat jika terjadi kekurangan, dengan tetap menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Kami tetap mengacu pada data Dapodik agar semua bisa dipertanggungjawabkan. Jika perlu penambahan, harus berdasarkan data yang valid agar tidak terjadi pemborosan atau kelebihan stok,” tutup Sunarti.
