Nasional

Baleg Setujui 27 RUU Kabupaten/Kota 3 Provinsi di Sulawesi

×

Baleg Setujui 27 RUU Kabupaten/Kota 3 Provinsi di Sulawesi

Sebarkan artikel ini
Rapat Pleno Baleg Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. ASET : dpr.go.id

KUTORA.ID – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 27 Rancangan Undang-Undang atau RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengatakan 27 RUU Kabupaten/Kota itu diperlukan karena saat ini dasar hukum pembentukan kabupaten/kota di Indonesia masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).

Baidowi yang memimpin rapat menanyakan dan meminta persetujuan kepada segenap Anggota Baleg yang hadir. “Apakah harmonisasi 27 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat dapat disetujui?” tanyanya. Seketika dijawab “Setuju”, oleh seluruh Anggota Baleg yang hadir.

Baca Juga:  Lepas Tim Indonesia ke Olimpiade 2024 Paris, Jokowi Minta Harumkan Nama Indonesia di Mata Dunia

Lebih lanjut, Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan selaku pihak yang mengusulkan 27 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi untuk dibawa kepada Badan Legislasi DPR RI mengucapkan terimakasih atas persetujuan harmonisasi 27 RUU tersebut.

“Kami dari Pimpinan dan Anggota Komisi II selaku pengusul mengucapkan terimakasih kepada seluruh Anggota dan Pimpinan Baleg yang terlah menyetujui,” pungkasnya pada rapat pleno, Kamis 27 Juni 2024.

Hergun mengatakan, selanjutnya Komisi II DPR RI akan membawa 27 RUU Kabupaten/Kota ini untuk dibawa kedalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Baca Juga:  Sistem KRIS Akan Tingkatkan Kualitas Layanan BPJS Kesehatan

“Kami akan bawa ke dalam Rapat Paripurna untuk disetujui dan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI,” tutur Anggota Komisi II ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *