KUTORA.ID, PALU – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menyusun langkah-langkah strategis untuk menghadapi kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu bergerak cepat dan proaktif dalam menyesuaikan kebijakan fiskal agar pelayanan publik tetap berjalan stabil di tengah penyesuaian anggaran.
“Usulan kami sudah kami sampaikan langsung ke Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan serta Kementerian PANRB. Kami berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban daerah,” jelas Erwin.
Ia menilai, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi daerah saat ini adalah tingginya belanja pegawai. Karena itu, dukungan serta kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar kondisi fiskal daerah tetap seimbang.
Selain menyiapkan penyesuaian kebijakan fiskal, Erwin menegaskan komitmen Pemkab Parigi Moutong untuk memastikan program-program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto tetap dapat berjalan di daerah. Program tersebut meliputi Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta berbagai program sosial dan infrastruktur.
“Khusus program Makanan Bergizi Gratis, kami berharap pengelolanya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan optimal,” tambahnya.
Erwin juga menekankan pentingnya menjaga pelayanan publik agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, khususnya Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap mengalir ke Parigi Moutong,” tegas Erwin Burase.
Pernyataan tersebut disampaikan Erwin usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Rapat itu membahas kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berimbas pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam forum tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya penerapan keadilan fiskal bagi daerah, khususnya dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara terbesar dari sektor sumber daya alam, berhak memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.
“Dana Bagi Hasil yang adil bukan semata soal angka, tapi soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” ujar Anwar Hafid.
Pernyataan itu mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan alokasi anggaran pusat yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil.
Melalui langkah-langkah strategis dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan kebijakan efisiensi nasional.
