KUTORA.ID, Parigi Moutong – Upaya memperjuangkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa kembali digaungkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memimpin langsung audiensi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., di Gedung A Lantai 2, Kementerian Pendidikan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 3 Oktober 2025.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata, terutama bagi anak-anak di wilayah pedalaman dan pesisir yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk bersekolah.
Dalam audiensinya, Bupati Erwin menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan dan prioritas utama pembangunan daerah. Sejak awal masa jabatannya, Pemkab Parigi Moutong telah melaksanakan sejumlah program nyata, salah satunya pembagian seragam gratis bagi 15.540 siswa baru tingkat SD dan SMP negeri.
Namun, ia juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah (APBD) masih menjadi kendala besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi sekolah swasta dan madrasah.
“Parigi Moutong memiliki karakter geografis yang unik, terdiri dari lembah, perbukitan, dan garis pantai sepanjang lebih dari 500 kilometer. Banyak anak yang harus berjalan berjam-jam ke sekolah. Untuk itu, kami butuh solusi jangka panjang agar pendidikan bisa dijangkau semua anak,” ujar Bupati Erwin.
Bupati memaparkan rencana pembangunan sekolah terpadu dari PAUD hingga SMP di wilayah terpencil sebagai solusi pemerataan pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan rumah dinas guru dan kendaraan operasional, agar para tenaga pendidik dapat bertugas dengan nyaman di lapangan.
“Kami ingin memastikan guru betah di tempat tugas. Mereka adalah ujung tombak pendidikan yang harus didukung, baik dari sisi fasilitas maupun kesejahteraan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati mengungkapkan bahwa terdapat 79 sekolah yang terdata sebagai sekolah terpencil, meski jumlah sebenarnya diyakini lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk mendukung daerah dengan kondisi geografis sulit seperti Parigi Moutong.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyambut baik gagasan yang disampaikan Bupati Parigi Moutong. Menurutnya, konsep sekolah terpadu atau sekolah satu atap sangat relevan dengan kebijakan nasional dalam pemerataan pendidikan.
“Gagasan ini sangat realistis dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Sekolah satu atap menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan akses sulit seperti Parigi Moutong,” jelasnya.
Menteri juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui distribusi perangkat pembelajaran digital seperti Interactive Flat Panel (IFP), penugasan guru ASN ke sekolah swasta, hingga program ‘Satu Hari Belajar Guru’ untuk memperkuat kapasitas tenaga pendidik.
Terkait usulan Bupati mengenai pengembalian tunjangan khusus bagi guru di wilayah sulit akses, Menteri Abdul Mu’ti menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti dan mengkaji mekanisme terbaik.
“Kesejahteraan guru merupakan faktor penting agar mereka tetap bersemangat mengabdi di daerah terpencil. Kami akan pelajari lebih lanjut mekanisme yang paling tepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera menyampaikan usulan rencana kebutuhan pendidikan daerah secara resmi, agar dapat dijadikan dasar dalam penetapan program prioritas pada tahun anggaran mendatang.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian Pendidikan, di antaranya:
- Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. (Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan),
- Gogot Suharwanto, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah), dan
- Tatang Mutaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D. (Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus).
Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hadir Ketua DPRD Alfres Mas Boy Tonggiroh, Wakil Ketua I DPRD Sayutin Budianto, Kepala Bappelitbangda Irwan, Kepala BPKAD Yusrin Usman, Kepala BKPSDM Mahmud Tandju, serta Kadis Pendidikan Sunarti.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Parigi Moutong dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan. Bupati Erwin menegaskan, diplomasi pendidikan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi wujud komitmen nyata untuk memperjuangkan hak belajar anak-anak di seluruh pelosok daerah.
Sambutan positif dari Mendikdasmen menunjukkan bahwa perjuangan Pemkab Parigi Moutong sejalan dengan semangat nasional untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari haknya memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
