PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mempercepat sertifikasi tanah milik pemerintah daerah untuk memperkuat kepastian hukum kepemilikan sekaligus mencegah potensi sengketa aset.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat pendampingan teknis dan konsultasi percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis 19 November 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Parigi Moutong.
Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Adrudin Nur, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yusnaeni.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka pendampingan teknis melalui program kerja sama strategis antara pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Kementerian ATR/BPN.
Pendampingan ini difokuskan pada pemberian arahan teknis dan konsultasi mengenai tahapan percepatan sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah daerah. Selain itu, forum tersebut menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sertifikasi.
Sertifikasi aset tanah dinilai penting untuk memastikan kejelasan status hukum kepemilikan pemerintah daerah. Dengan adanya sertifikat, aset milik daerah memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat sehingga dapat meminimalkan risiko sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
Melalui pendampingan tersebut, Pemkab Parigi Moutong berupaya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar proses sertifikasi aset tanah dapat berjalan lebih optimal.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.












