Parigi Moutong

Irwan: Penanganan Kematian Ibu dan Anak Harus Didukung Seluruh Sektor

×

Irwan: Penanganan Kematian Ibu dan Anak Harus Didukung Seluruh Sektor

Sebarkan artikel ini
Zoom Coaching Clinic pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memperkuat strategi pembangunan lintas sektor untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Upaya tersebut diarahkan melalui penyusunan program yang berbasis data, penentuan wilayah prioritas, serta penyesuaian kebutuhan anggaran agar penanganan dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong mengambil peran dalam mengoordinasikan penyelarasan kebijakan tersebut. Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes., menilai keberhasilan menekan angka kematian ibu dan anak membutuhkan dukungan bersama, bukan hanya mengandalkan pelayanan dari Dinas Kesehatan.

Menurutnya, sejumlah persoalan di luar pelayanan medis turut memengaruhi keselamatan ibu dan anak. Ketersediaan infrastruktur, akses menuju fasilitas kesehatan, kondisi lingkungan, pemberdayaan keluarga hingga dukungan pembiayaan menjadi bagian yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hal itu dibahas dalam Zoom Coaching Clinic pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang berlangsung di Kantor Bappelitbangda Parigi Moutong, Senin 19 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut melibatkan Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pembahasan difokuskan pada penyatuan arah program, penetapan bentuk intervensi, dan perhitungan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.

Dalam pemaparan yang disiapkan Kepala Bappelitbangda, tergambar bahwa persoalan kesehatan ibu dan anak di Parigi Moutong masih membutuhkan penanganan lebih serius. Profil Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 mencatat kematian ibu sebanyak 10 kasus, bertambah dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah sembilan kasus.

Baca Juga:  CFD Parigi Moutong Hidupkan Semangat Sehat dan UMKM Lokal

Persoalan serupa juga terlihat pada angka kematian anak berusia di bawah lima tahun. Jumlahnya meningkat dari 60 kasus pada 2024 menjadi 81 kasus pada 2025. Dari total tersebut, 70 kasus merupakan kematian bayi pada periode baru lahir atau usia 0 hingga 28 hari.

Irwan menegaskan, angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pembangunan, terutama untuk memastikan program pemerintah menyentuh persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat.

“Penyusunan program tidak boleh hanya berangkat dari perkiraan. Kita harus melihat data dan kondisi faktual di lapangan, kemudian menentukan bentuk penanganan yang sesuai. Mulai dari kesehatan remaja, pemeriksaan ibu selama kehamilan, proses persalinan, pelayanan setelah melahirkan, sampai pemantauan kondisi bayi dan balita,” jelasnya.

Ia menyebutkan, upaya pencegahan perlu dimulai sejak sebelum kehamilan. Dengan demikian, pelayanan kepada remaja dan calon pengantin harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah, kemudian dilanjutkan melalui pemeriksaan kehamilan, pendampingan persalinan, pelayanan masa nifas, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Selain program pelayanan, kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi aspek yang perlu dibenahi. Berdasarkan data dalam materi pemaparan, dari 24 puskesmas di Parigi Moutong, masih terdapat delapan puskesmas yang belum berfungsi sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan, khususnya bagi ibu hamil, ibu bersalin, serta bayi baru lahir yang membutuhkan penanganan segera.

Baca Juga:  Irwan: Seluruh OPD Harus Bergerak Bersama Wujudkan Pembangunan Daerah

“Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pelayanan hanya karena keterbatasan fasilitas atau jarak menuju tempat rujukan. Karena itu, perencanaan harus memperhatikan kemampuan layanan di setiap wilayah, termasuk kesiapan tenaga, fasilitas, dan sistem rujukannya,” ungkap Irwan.

Sebagai tindak lanjut, Bappelitbangda mendorong penyempurnaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak periode 2026–2030. Dokumen ini diproyeksikan menjadi acuan bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun target, menetapkan lokasi intervensi, membagi tanggung jawab, serta mengukur perkembangan pelaksanaan program.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam puskesmas sebagai wilayah prioritas, yakni Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi. Penetapan lokasi mempertimbangkan jumlah kasus kematian, angka kelahiran, kondisi geografis, serta karakteristik masing-masing wilayah.

Pelaksanaan program di enam lokasi tersebut nantinya akan dievaluasi secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi dan perkembangan data terbaru menjadi bahan untuk melihat efektivitas intervensi sekaligus menentukan langkah perbaikan berikutnya.

Dari aspek penganggaran, pemetaan awal mencatat sebanyak 73 kegiatan yang berkaitan dengan penurunan kematian ibu dan anak. Keseluruhan kegiatan tersebut diperkirakan membutuhkan dukungan anggaran hingga Rp120 miliar.

Kebutuhan pembiayaan itu tidak hanya mencakup kegiatan di bidang kesehatan, tetapi juga program pendukung dari sektor lain. Di antaranya peningkatan akses jalan menuju fasilitas pelayanan, penyediaan air bersih, dan pembangunan sanitasi yang layak.

Baca Juga:  Ahmad Ali Salurkan Bantuan dan Kerahkan Alat Berat di Lokasi Banjir Parigi Moutong

Irwan menilai besarnya kebutuhan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kematian ibu dan anak harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan bersama. Oleh sebab itu, perencanaan kegiatan perlu dibarengi pembahasan kemampuan fiskal agar program yang paling mendesak dapat memperoleh dukungan anggaran.

“Seluruh perangkat daerah perlu memiliki pemahaman dan tujuan yang sama. Bappelitbangda mengoordinasikan perencanaannya, Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB memperkuat intervensi sesuai bidangnya, sementara BPKAD ikut memastikan kebutuhan pembiayaan dapat diperhitungkan dalam penganggaran. Dengan koordinasi seperti ini, program prioritas bisa disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah,” paparnya.

Ia berharap pendampingan bersama Bappenas dapat memperkuat penyelarasan program ke dalam dokumen perencanaan daerah, terutama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan dokumen pembangunan untuk periode 2027–2030.

Bagi Bappelitbangda, penyusunan RAD bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi perencanaan. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman kerja yang dapat diterjemahkan oleh setiap perangkat daerah ke dalam kegiatan, alokasi anggaran, serta indikator keberhasilan yang terukur.

“Target kita bukan hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi memastikan seluruh rencana itu benar-benar dilaksanakan. Setiap perangkat daerah harus menjalankan perannya sehingga upaya menurunkan kematian ibu dan anak bisa berlangsung secara terkoordinasi, berkesinambungan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Irwan.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Bappelitbangda Parigi Moutong mendorong agar penanganan kematian ibu dan anak menjadi bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *