PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penggunaan anggaran daerah perlu diukur dari hasil yang dicapai, bukan semata-mata berdasarkan besarnya dana yang telah dibelanjakan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, diminta memastikan program yang dibiayai APBD berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim, mengungkapkan realisasi penyerapan belanja pemerintah daerah hingga Oktober 2026 tercatat sekitar 68 persen. Persentase tersebut merupakan akumulasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan melalui masing-masing perangkat daerah.
“Kalau dari serapan belanja pemerintah daerah melalui perangkat daerah, sampai dengan Oktober itu sudah kurang lebih 68 persen. Mungkin sekarang sudah berada di angka 70-an persen,” kata Iqbal, Senin 9 November 2026.
Meski capaian realisasi belanja terus mengalami perkembangan, menurut Iqbal, angka tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah tetap perlu melihat sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana serta mendukung target pembangunan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan anggaran harus tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan agar penggunaan anggaran tidak menyimpang dari prioritas yang telah ditetapkan.
“Setiap program yang dijalankan harus sesuai dengan target dan prioritas pembangunan serta memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Atas dasar itu, Bappelitbangda meminta OPD memperhatikan keterhubungan antara perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, realisasi keuangan, dan pencapaian kinerja. Jangan sampai tingginya penyerapan belanja tidak diikuti dengan penyelesaian kegiatan maupun hasil pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengendalian terhadap pelaksanaan program juga perlu dilakukan secara konsisten hingga penutupan tahun anggaran 2026. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan optimal sekaligus memastikan tahapan pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan.
Di samping persoalan realisasi belanja, Iqbal turut mengingatkan pentingnya pemenuhan kewajiban administrasi pemerintahan. OPD masih harus memperhatikan penyusunan dan penyampaian laporan penyerapan anggaran serta laporan kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, laporan tersebut memiliki fungsi penting dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kelengkapan dan ketepatan penyampaian dokumen juga berkaitan dengan persyaratan penyaluran transfer ke daerah, sehingga tidak boleh diabaikan oleh perangkat daerah.
“Olehnya, setiap perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan realisasi belanja serta memastikan pelaporan dilaksanakan sesuai ketentuan,” pungkas Iqbal.
Bappelitbangda berharap seluruh OPD dapat mengoptimalkan pelaksanaan program menjelang akhir tahun anggaran. Dengan pengelolaan yang terarah dan pelaporan yang tertib, realisasi APBD 2026 diharapkan tidak hanya menunjukkan capaian secara administratif, tetapi juga menghasilkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat Parigi Moutong.












