PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai membangun kerangka kerja bersama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) periode 2026–2029. Dalam proses ini, Bappelitbangda mengambil peran mengoordinasikan perencanaan agar program dari berbagai perangkat daerah dapat saling terhubung dan memiliki sasaran yang jelas.
Langkah tersebut dibahas dalam Lokakarya I Penyusunan RAD Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin 2 November 2026.
Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappelitbangda Parimo, Irdan, mengatakan penyusunan RAD menjadi bagian penting untuk memastikan persoalan kesehatan ibu dan anak ditangani melalui kebijakan yang melibatkan banyak sektor. Dokumen tersebut akan menjadi landasan dalam menentukan prioritas kegiatan, kebutuhan anggaran, indikator keberhasilan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Ia menjelaskan, persoalan kematian ibu dan anak memiliki keterkaitan dengan berbagai kondisi di luar pelayanan medis. Faktor pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan remaja, keadaan ekonomi keluarga, sanitasi, serta keterjangkauan fasilitas kesehatan turut memengaruhi tingkat risiko yang dihadapi masyarakat.
Atas dasar itu, Bappelitbangda mendorong agar setiap perangkat daerah memberikan kontribusi sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan perencanaan yang terintegrasi, penanganan persoalan kesehatan diharapkan tidak hanya dibebankan kepada sektor kesehatan.
“Melalui RAD ini, kami ingin memastikan setiap sektor memiliki tanggung jawab yang jelas. Program yang disusun harus saling mendukung, mulai dari penentuan sasaran, penyediaan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan,” kata Irdan dalam laporannya.
Dalam penyusunan dokumen tersebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tiga bentuk keterlambatan yang berisiko meningkatkan kematian ibu dan anak. Ketiganya mencakup keterlambatan keluarga dalam memutuskan mencari pertolongan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan akibat kendala perjalanan, serta keterlambatan memperoleh pelayanan setelah pasien tiba di fasilitas kesehatan.
Menurut Irdan, pemetaan terhadap persoalan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui hambatan yang terjadi dan menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Lokakarya perdana ini juga dimanfaatkan untuk menghimpun informasi mengenai situasi kesehatan ibu dan anak di Parigi Moutong, termasuk menelusuri faktor penyebab kematian serta kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi bahan untuk merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator pelaksanaan RAD.
Bappelitbangda turut menekankan pentingnya keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, serta mitra di luar pemerintahan. Pembagian peran antarpihak perlu dirumuskan secara jelas agar program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan.
Perhatian juga diarahkan pada kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan lebih tinggi, terutama warga di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan terbatas. Pendekatan berdasarkan tahapan siklus hidup dinilai perlu diterapkan agar intervensi pemerintah menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Selain itu, penyusunan RAD harus ditopang data yang dapat dipertanggungjawabkan. Bappelitbangda mendorong tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang kepada pemerintah provinsi. Mekanisme tersebut diperlukan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan program sekaligus melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai.
Sebanyak 123 peserta mengikuti lokakarya tersebut. Mereka berasal dari unsur OPD, kepala bidang dan pejabat fungsional perangkat daerah teknis, TP-PKK, Badan Pusat Statistik (BPS), Rumah Sehat Baznas, organisasi profesi kesehatan, camat, puskesmas, serta pemangku kepentingan lainnya.
Irdan berharap keterlibatan seluruh unsur dalam lokakarya dapat menghasilkan kesepahaman mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Bagi Bappelitbangda, komitmen lintas sektor menjadi salah satu fondasi agar dokumen RAD dapat diterapkan melalui program yang konkret, terarah, dan berkelanjutan.
“Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman kerja bersama, bukan hanya rencana di atas kertas. Karena itu, setiap pihak perlu mengambil bagian agar upaya penurunan kematian ibu dan anak dapat dilaksanakan secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat Parigi Moutong,” pungkasnya.












