PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong tidak hanya bergantung pada operasional dapur pelayanan, tetapi juga membutuhkan sistem pengadaan bahan pangan yang terjamin kualitas, harga, dan ketersediaannya. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai mendorong penguatan kemitraan antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi lokal.
Pembahasan mengenai langkah tersebut menjadi salah satu agenda Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Ruang PIPW Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Rabu11 November 2026.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, memimpin langsung pertemuan yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pengelola SPPG. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyelaraskan persiapan teknis sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Irwan mengingatkan bahwa pengelolaan MBG harus memperhatikan tiga komponen penting, yakni mutu makanan, kemampuan menjaga harga tetap terjangkau, serta kepastian pasokan bahan baku. Menurutnya, ketiganya tidak dapat dipisahkan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
“Harga, kualitas, dan keberlangsungan adalah kata kunci utama. Kualitas yang kurang baik akan menjadi masalah bagi penerima manfaat, sementara harga yang terlalu sensitif dan ketersediaan bahan baku yang tidak stabil juga harus diantisipasi dengan matang,” ujar Irwan.
Salah satu langkah yang didorong pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah melibatkan koperasi dalam penyediaan bahan pangan bagi dapur-dapur SPPG. Koperasi nelayan dan koperasi produsen menjadi bagian dari potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan sebagai mitra penyedia komoditas pangan.
Melalui pola kemitraan itu, hasil produksi petani dan nelayan diharapkan memiliki jalur pemasaran yang lebih terarah. Di sisi lain, pengelola SPPG berpeluang memperoleh bahan baku dari sumber lokal dengan distribusi yang lebih efisien dan pasokan yang lebih terencana.
Untuk mendukung realisasi skema tersebut, koperasi didorong membangun kesepakatan kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama pengelola SPPG. Tim Satgas dan perangkat daerah terkait akan memberikan pendampingan dalam proses koordinasi serta pengembangan kemitraan tersebut.
Rapat koordinasi juga mencakup sejumlah aspek pendukung lainnya, mulai dari pemetaan wilayah pelayanan, kesiapan infrastruktur dapur di berbagai kecamatan, hingga penguatan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan program.
Bappelitbangda bersama Tim Satgas dan OPD terkait diharapkan dapat menyatukan langkah seluruh pihak yang terlibat, sehingga persiapan pelaksanaan MBG di Parigi Moutong tidak berjalan secara terpisah. Penguatan koordinasi dan rantai pasok lokal menjadi bagian dari upaya daerah mendukung program nasional tersebut agar terlaksana secara optimal dan tepat sasaran, sekaligus memberi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
