KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Komitmen memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong terus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui kunjungan kerja lintas komisi ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6/2026), DPRD mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan kedaruratan, rehabilitasi, hingga penguatan sistem mitigasi bencana di daerah.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Sutoyo, S.Sos. selaku pimpinan rombongan, didampingi anggota DPRD lainnya, yakni Mohamad Irfain, S.H., Imam Muslihun, S.Sos., Yushar, Arnol, S.H., Rusno Tanriono, Hi. Wardi, S.H., dan Hi. Sami. Rombongan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sos.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan fokus membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang beberapa waktu terakhir melanda Kabupaten Parigi Moutong, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD menjelaskan bahwa sepanjang Juni 2026 Kabupaten Parigi Moutong menghadapi serangkaian bencana, mulai dari gempa bumi tektonik hingga banjir akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengakibatkan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur jalan, lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah.
Berangkat dari kondisi tersebut, DPRD memandang perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar proses penanganan kedaruratan maupun pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Dalam forum konsultasi tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah usulan yang dikelompokkan ke dalam empat aspek utama penanggulangan bencana.
Pada aspek kebijakan dan pendanaan, DPRD meminta penjelasan mengenai mekanisme penambahan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kondisi darurat, prosedur pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, pendampingan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta peluang memperoleh program insentif pemerintah pusat bagi daerah yang berhasil meningkatkan indeks ketahanan bencana.
Sementara pada aspek mitigasi dan kesiapsiagaan, DPRD mengusulkan pembaruan peta risiko bencana berbasis wilayah yang lebih rinci, pembangunan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) khususnya pada kawasan rawan banjir bandang, penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana), serta peningkatan kompetensi aparatur BPBD melalui pelatihan dan sertifikasi teknis.
Selain itu, pada aspek penanganan kedaruratan dan logistik, DPRD menyoroti pentingnya percepatan distribusi bantuan ketika akses transportasi terputus akibat bencana. DPRD juga mengusulkan penambahan sarana pendukung evakuasi seperti perahu karet maupun kendaraan operasional kebencanaan, serta dukungan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Sedangkan pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, DPRD meminta kepastian tindak lanjut terhadap usulan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa tanggul dan normalisasi sungai yang sebelumnya telah diajukan pemerintah daerah. Di samping itu, dibahas pula mekanisme pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan agar tetap akuntabel serta strategi pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang terdampak bencana.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Parigi Moutong yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah.
“Koordinasi seperti ini sangat penting agar kebutuhan daerah dapat dipetakan secara lebih tepat. BNPB berkomitmen memberikan pendampingan sesuai kewenangan, terutama bagi daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa BNPB akan terus memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penetapan status tanggap darurat, percepatan penyaluran bantuan logistik, dukungan peralatan evakuasi, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai mekanisme yang berlaku.
Pimpinan rombongan DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan kebencanaan di Kabupaten Parigi Moutong.
“Harapan kami, sinergi yang terbangun bersama BNPB mampu mempercepat pemulihan daerah terdampak, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program penanggulangan bencana, mulai dari penguatan mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, percepatan penanganan kedaruratan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari upaya membangun daerah yang lebih tangguh terhadap risiko bencana.
