KUTORA.ID, Sulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen Pemprov dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra utama pembangunan. Hal itu disampaikan saat membuka Temu Raya BPD ke-II di Jojokodi Convention Center, Palu, Kamis 7 Agustus 2025.
Reny menyebut BPD sebagai pilar demokrasi desa yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. “Tanpa BPD yang kuat, pembangunan desa tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan BPD melalui regulasi, insentif, dan sinergi lintas sektor. Salah satunya melalui visi “BERANI” (Bersama Anwar dan Reny), yang menaungi program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan desa.
Beberapa program yang menyentuh langsung masyarakat antara lain Berani Cerdas, yang membantu biaya pendidikan mahasiswa dan siswa SMK, serta Berani Sehat, yang menjamin layanan BPJS bagi warga tak mampu atau menunggak iuran.
Pemprov juga telah menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola desa, termasuk peran BPD. Perda ini akan diperkuat dengan petunjuk teknis dan rencana insentif bagi BPD yang aktif.
Wagub mendukung penuh usulan Forum BPD Sulteng agar 3% Dana Desa dialokasikan untuk memperkuat kelembagaan BPD. Targetnya, kebijakan ini mulai berlaku Januari 2026 di seluruh desa.
Sebagai mantan Kepala Puskesmas Dolo, Reny memahami langsung tantangan di desa. Ia menegaskan, kolaborasi antara kepala desa, BPD, dan pemerintah daerah adalah kunci kemajuan desa.
“Kalau desa kuat, Sulawesi Tengah pasti hebat. Dan jika BPD solid, masa depan rakyat desa akan lebih terjamin,” pungkasnya.
