KUTORA.ID, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan roadmap ketenagakerjaan berbasis lokalkepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dalam pertemuan strategis yang digelar di Jakarta, Senin 28 Juli 2025.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, ini bertujuan untuk mendorong sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, relevan dengan kondisi daerah, serta berbasis data lapangan.
Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kemnaker, Bupati Erwin menyampaikan empat usulan strategis untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan di Parigi Moutong.
Ia menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal pengangguran, melainkan rendahnya kualitas kerja dan terbatasnya akses pelatihan.
“Isunya bukan semata pengangguran, tapi kualitas kerja dan ketimpangan akses pelatihan,” tegas Bupati Erwin.
Empat Usulan Strategis Parigi Moutong:
1. Pelatihan vokasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa.
2. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau wilayah terpencil.
3. Digitalisasi layanan pasar kerja dari tingkat kabupaten hingga desa agar memudahkan pencari kerja terhubung dengan dunia usaha.
4. Sinkronisasi job fair antara pusat dan daerah agar sesuai dengan kompetensi lokal dan kebutuhan industri.
Berdasarkan data BPS tahun 2025, Parigi Moutong memiliki 348.938 penduduk usia kerja dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) sebesar 74,68% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,10%. Namun, sekitar 58 ribu orang tercatat bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga, menandakan masih lemahnya perlindungan kerja di sektor informal.
Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Prof. Dr. Cris Kuntadi, menyambut baik usulan tersebut. Melalui perwakilan Sesditjen Lavotas, ia menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk menjajaki kerja sama lanjutan dengan Parigi Moutong.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Sekda Zulfinasran, Kadisnakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kadinsos Tri Nugrah Adiyarta, serta unsur DPRD Parimo. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini sebagai bagian dari reformasi ketenagakerjaan daerah.
Langkah ini menandai peran aktif Parigi Moutong dalam reformasi ketenagakerjaan, tidak hanya sebagai penerima kebijakan dari pusat, tetapi sebagai daerah yang turut menyusun solusi berdasarkan realita dan potensi lokal.
“Transformasi tenaga kerja harus dimulai dari desa, bukan hanya lewat bantuan, tapi lewat sistem dan kelembagaan yang kuat,” ujar Bupati Erwin.
Parigi Moutong menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi pelopor dalam membangun ketenagakerjaan yang adil, adaptif, dan memberdayakan, dengan menjadikan data, strategi, dan kolaborasi sebagai kunci utama.
